Jakarta (22/04) — Kapoksi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati bersama Anggota Poksi IX Fraksi PKS DPR RI, Alifudin, Achmad Ru’yat, dan Netty Prasetiyani menerima kunjungan aspirasi dari Tim Pusat Kajian dan Penelitian Pengembangan SDM Indonesia, Universitas Binawan.
Audiensi ini menjadi forum strategis untuk membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui dukungan regulasi dan kemitraan yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Universitas Binawan yang dipimpin oleh Dr. Agung menyampaikan empat pokok aspirasi kepada para legislator, mulai dari harapan agar perguruan tinggi diberikan izin sebagai lembaga penyedia jasa K3 (PJK3), hingga fasilitasi pelatihan untuk pekerja migran dan dosen asesor BNSP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kurniasih Mufidayati menyatakan dukungannya dan mengapresiasi kontribusi Universitas Binawan dalam pengembangan SDM nasional.
“Kami menerima dan menyambut dengan hangat silaturahim dari Binawan University. Harapan-harapan yang disampaikan sangat sejalan dengan konsentrasi kerja Komisi IX, terutama dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia,” ujar Kurniasih.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antar-komisi dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, mengingat beberapa poin seperti hibah ujian asesor BNSP dan kerja sama riset SDM masuk dalam lingkup Komisi X.
Sementara itu, Netty Prasetiyani menyoroti peluang besar bagi tenaga kerja kesehatan Indonesia di luar negeri. Ia mengajak perguruan tinggi seperti Binawan untuk berperan lebih aktif menjawab kebutuhan global tersebut.
“SDM kesehatan kita sangat dibutuhkan di banyak negara, seperti Jepang. Permasalahannya hanya di kendala bahasa. Ini jadi peluang yang harus dijawab dengan serius, dan Binawan bisa jadi mitra strategis pemerintah,” kata Netty.
Achmad Ru’yat menegaskan pentingnya memperjuangkan agar regulasi tidak memonopoli PJK3 hanya untuk badan usaha, melainkan terbuka juga untuk perguruan tinggi.
“Saya langsung sampaikan ke Prof. Yassierli (Menaker), agar PJK3 tak dimonopoli perusahaan saja. Kampus seperti Binawan justru memiliki kompetensi lebih,” ungkap Ru’yat.
Sementara itu, Alifudin mengusulkan agar kerja sama sosial seperti dengan BAZNAS bisa membantu pendanaan keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri agar tidak menimbulkan beban utang.
“Kita dorong skema kerja sama dengan BAZNAS, supaya masyarakat bisa bekerja tanpa terbebani biaya besar. Hasil kerja mereka bisa jadi bentuk kontribusi ke lembaga sosial,” tuturnya.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen keempat anggota Komisi IX Fraksi PKS untuk menyuarakan aspirasi ini dalam komunikasi formal bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait lainnya.