Jakarta (22/04) — Realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar sebesar Rp 516,1 triliun, sementara belanja negara Rp 620,3 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan Kementerian Keuangan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global.
“Penerimaan perpajakan hingga akhir maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen, tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektifitas Coretax ” katanya, di Jakarta (22/04).
Anggota DPR Komisi XI ini memberikan saran kepada pemangku kebijakan agar segera perbaiki Core tax dan melakukan penetrasi pasar lebih besar kepada Amerika Serikat.
“Terdapat potensi yang cukup besar untuk meraup tambahan $6,4 Miliar dengan asumsi 10% pangsa pasar _peers_, Penetrasi pasar ini bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia, karena memiliki multiplier effect besar dari penciptaan lapangan kerja untuk sektor padat karya,” ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Legislator Perempuan PKS ini menyebut bahwa turunnya juga harga komoditas sangat berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP).
“Kita sudah mengingatkan Pemerintah untuk meminimalisir dampak anjloknya harga komoditas. Terbukti penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara,” paparnya.
Akan tetapi Anis juga mengapresiasi penerimaan pajak per Maret 2025 (yoy) mulai tumbuh positif.
“Kinerja yang sudah baik harus dipertahankan, seperti penerimaan kumulatif Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
“Pelaksanaan realisasi anggaran harus berjalan sesuai jadwal, Ini seringkali jadi hal tersulit untuk dilakukan, beragam instansi pemerintah mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, padahal ketidakpastian global kian nyata sehingga memerlukan usaha yang masif dari setiap lini pemerintah,” kata Anis.
Anggota Fraksi PKS ini mendorong agar APBN segera didistribusikan kepada sektor yang memiliki _multiplier effect_ yang tinggi, sehingga memacu sektor usaha kecil hingga besar mendapat manfaat dari aliran uang yang meningkat.
“Apalagi menurut data Survei Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dalam 3 bulan beruntun sejak Januari 2025, sehingga ini harus menjadi konsen dari para pemangku kebijakan,” ungkapnya.