Jakarta (17/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Reni Astuti menanggapi pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran tahun 2025 yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Reni saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diadakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema ‘Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026’, Kamis, (17/04), di Ruang PPIP Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Jadi bicara tentang momen lebaran, tentu disitu ada mudik 2025, dan ini menjadi program tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa,” ujar Reni.
Kalau bicara tentang mudik, lanjut Reni, ada tiga hal yang menjadi tolak ukur, tentu yang pertama adalah keselamatan.
“Ini juga yang senantiasa disampaikan oleh pemerintah melalui kementerian yang bermitra dengan Komisi 5, apakah itu kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian PU, dan juga ada Basarnas, ada BMKG, yang menyampaikan ketiga. rapat-rapat kerja di Komisi V adalah bicara tentang hal yang utama,” terang Reni.
Kedua, lanjutnya, yaitu keselamatan. Keselamatan kemudian setelah itu adalah kenyamanan dan kemudian adalah bahagia. Ujungnya seperti itu.
“Bertemu dengan keluarga itu adalah ujung dari mudik yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya. Nah, bicara tentang keselamatan, kemudian kenyamanan, itu adalah bicara tentang, pertama, kalau yang menjadi Komisi V adalah terkait dengan kelayakan jalan. Jadi kelayakan jalan di sini, tentu kita semua sudah tahu bahwa ada jalan tol, ada jalan non-tol. Nah, di sana kita melihat pada sisi kemantapan jalan ya, terkait dengan target zero jalan berlubang yang senantiasa kita dorong di Komisi V kemudian juga terkait dengan standar pelayanan minimal jalan tol,” jelasnya.
Secara umum sebenarnya, imbuh Reni, bahwa mudik di 2025, ini lebih baik dari 2024, itu mesti diapresiasi.
“Ini tentunya tidak terlepas dari peran DPR melakukan pendampingan pengawalan ya, agar kemudian itu bisa lebih baik apa ukuran dari lebih baik itu pertama adalah terkait dengan mungkin angka kecelakaan. Angka kecelakaan ini kemudian Apakah itu fatalitas Atau kecelakaan berat Atau kecelakaan ringan Ini saya belum mendapatkan datanya secara detail,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Kemudian, Reni menambahkan, apa yang kemudian Membuat dikatakan lebih baik diantaranya adalah titik Kepadatan yang sampai berjam-jam terjadi antrian Baik itu di jalan Tol maupun juga di Pelabuhan relatif lebih baik.
“Walaupun bisa dikatakan masih belum ideal Belum idealnya bagaimana? Contoh misalkan di jalan tol Jalan tol itu ada namanya standar pelayanan minimal Standar pelayanan minimal ini. Bahwa kecepatan di jalan tol Itu kisaran antara 60 km per jam sampai 80 km per jam Artinya adalah kalau kita di jalan tol Tidak boleh sebenarnya di bawah 60 km Atau di atas 80 km Tetapi ketika momen lebaran, Kecepatan itu di bawah 60 km Karena apa? Karena adanya kepadatan Artinya adalah pengguna layanan jalan tol Dengan dia membayar, dengan dia berbayar Dia tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal,” papar Reni.
Yang nanti akan menjadi catatan, lanjut Reni, karena diskon jalan tol tidak diperlakukan di seluruh ruas Tapi diperlakukan hanya di 17 ruas jalan tol Dan itu lebih dalam rangka, untuk mengurai kepadatan bukan untuk mengurangi beban pengguna jalan tol.
“Ini saya kira menjadi catatan bahwa semestinya tarif jalan tol itu mestinya berkurang karena standar pelayanan minimal yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan hal yang diatur di dalam peraturan menteri. Nah ini saya kira menjadi catatan terkait dengan tarif jalan tol,” pungkasnya.
Hanya saja, kata Reni, yang masih menjadi catatan dan bukan hanya ketika momen lebaran atau tidak masih kita mendengar adanya calo.
“Nah ini saya kira menjadi PR buat Kementerian Perhubungan terkait adanya calo. Bagaimana kita berharap di fasilitas pelayanan publik, itu bagaimana yang ada di kereta api sama di bandara yang sudah zero calo. Nah tetapi kalau di terminal bus kemudian di pelabuhan ini masih ada informasi yang saya dapatkan dari masyarakat. Saya kira ini menjadi catatan,” ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur I ini.
Terakhir terkait dengan tarif diskon pesawat karena Pemerintah telah memberikan subsidi sekitar kurang lebih 286 miliar yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dari pengurangan PPN 6% dan terhadap untuk mengurangi beban masyarakat yang menggunakan jalan tol.
“Tapi saya melihat ini menjadi catatan bahwa pengguna transportasi udara atau pesawat ini relatif tidak mengalami kenaikan. Maka ini akan menjadi pertanyaan kenapa dengan diberlakukannya tarif diskon untuk pesawat tetapi tidak menambah kenaikan pengguna pesawat. Apakah kemudian masyarakat tidak tahu terkait dengan tarif itu bisa jadi atau juga bisa jadi kurangnya transparansi,” tutup Reni.