Jakarta (10/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih, memberikan apresiasi terhadap langkah reformasi bantuan sosial (bansos) yang tengah digencarkan oleh pemerintah.
Menurutnya, perubahan mendasar dari skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) menuju program pemberdayaan yang didukung oleh sistem data tunggal merupakan arah yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Diharapkan, model ini tidak hanya lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita,”ujar Fikri saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/04).
Lebih lanjut, Fikri menilai kebijakan pemerintah untuk mengalihkan fokus bansos pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai langkah strategis. Pemerintah sendiri menargetkan pendirian 200 Sekolah Rakyat baru pada tahun ini.
“Bantuan sosial seharusnya berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Program MBG dan percepatan Program Sekolah Rakyat menjadi kunci utama agar kelompok rentan dapat memiliki bekal yang lebih kuat untuk berdaya,”jelas legislator dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.
Fikri meyakini bahwa implementasi program-program tersebut secara tepat sasaran akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, reformasi ini juga berpotensi memperbaiki tata kelola bansos menjadi lebih transparan dan akuntabel, mencontoh praktik baik yang telah diterapkan di berbagai negara lain.
Di sisi lain, Fikri juga memberikan perhatian pada kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan ini dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia.
Namun, ia menyambut positif respons cepat pemerintah, termasuk penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan negosiasi intensif dengan pihak AS guna meminimalisir dampak kebijakan tersebut.
“Beberapa sektor industri seperti garmen dan alas kaki diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, langkah pemerintah untuk aktif mencari pasar alternatif di benua Afrika dan kawasan lainnya merupakan strategi yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat,”pungkas Fikri.