Padang (09/04) — Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertanggung jawab dan menjamin pemilihan bupati usai insiden jatuhnya 12 korban jiwa saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Puncak Jaya, Papua Tengah.

“KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus mampu menjelaskan langkah preventif apa saja yang sudah dilakukan untuk pemilihan Bupati di Puncak Jaya, Papua Tengah yang termasuk dalam wilayah rawan konflik. Mengapa bentrokan masih terjadi hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materil lainnya,” kata Rahmat Saleh melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/4/2025).

“Bagaimana kordinasi pengamanan dilakukan bersama dengan TNI dan Polri? Itu semua harus mampu dijelaskan oleh KPU dan stakeholder terkait. Tak hanya itu, KPU juga harus mampu memberi jaminan Pilkada Puncak Jaya selanjutnya akan berlangsung aman,” ujarnya.

Legislator PKS asal Sumatera Barat ini menjelaskan, Pilkada seharusnya bertujuan untuk mencari pemimpin yang akan membangun daerahnya, bukan sebagai ajang menunjukkan kekuatan belaka.

Namun, proses demokrasi di Indonesia faktanya tak sekedar mengedepankan adu gagasan para calon untuk membangun daerah yang akan dipimpinnya.

“Pilkada harusnya untuk kemajuan daerah, bukan untuk kehancuran daerah. Sangat kita sayangkan 12 jiwa anak bangsa melayang karena perebutan kursi bupati Puncak Jaya. Kita juga khawatir akan adanya dendam berkepanjangan akibat peristiwa tersebut. Hal ini tentunya akan menghambat program bupati terpilih nantinya,” kata Rahmat Saleh.

Rentetan peristiwa bentrokan massa Pilkada di Puncak Jaya ini menurut Rahmat Saleh sekaligus mempertegas pentingnya pembahasan revisi paket UU Pemilu, termasuk UU Pilkada.