
Jakarta (21/03) — Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan Joko Energi Indonesia, Faisal Nirwan, dalam sebuah pertemuan daring pada Kamis (20/03/2025), yang diterima oleh Tenaga Ahli Kelompok Komisi V dan XII.
Dalam kesempatan tersebut, Faisal menyampaikan kendala yang dihadapi terkait proyek pemasangan alat fuelsaver di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bontang, Kalimantan, yang telah dikerjasamakan dengan PLN.
“Kami mengapresiasi kehadiran Pak Faisal Nirwan yang telah menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi PKS. Kami memahami bahwa proyek ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar di PLTD Bontang, sebagaimana hasil uji coba yang menunjukkan efisiensi hingga 14 persen,” ujar perwakilan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.
Namun, Faisal mengungkapkan bahwa meskipun hasil uji coba menunjukkan keberhasilan, pihak PLN Bontang belum merekomendasikan penggunaan alat tersebut.
“Pada percobaan pertama, memang ada air yang keluar di saluran intake mesin, tetapi setelah dilakukan perbaikan, lima kali percobaan berikutnya tidak ada lagi air yang keluar. Namun, PLN tetap tidak memberikan rekomendasi lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp2,6 miliar untuk proyek ini, tetapi hingga saat ini PLN belum mengganti biaya tersebut.
“Kami merasa kurangnya apresiasi terhadap inovasi anak bangsa dan berharap Fraksi PKS dapat membantu menjembatani komunikasi kami dengan PLN agar ada titik temu terkait penggantian biaya yang telah dikeluarkan,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, perwakilan Tenaga Ahli Fraksi PKS menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Kami akan berkoordinasi dengan anggota Fraksi PKS, terutama yang berada di Komisi VI dan XII yang membidangi BUMN dan energi, agar komunikasi dengan PLN bisa kembali dibuka,” jelasnya.
Fraksi PKS DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung inovasi anak bangsa dan memastikan adanya kejelasan dalam setiap kerja sama dengan BUMN, terutama yang berkaitan dengan efisiensi energi dan pengelolaan anggaran negara.