Jakarta (19/03) — Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai bahwa persoalan beras berkutu bukan sekadar kejadian teknis biasa, tetapi mencerminkan ketidaksiapan Kementan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan Temuan beras berkutu di gudang Perum Bulog Yogyakarta oleh Komisi IV DPR RI, menjadi cambuk muka kita semua terutama pemerintah yang lemah dalam menata kelola cadangan beras nasional meskipun ini merupakan warisan dari pemerintahan masa lalu.
“Dari total 1,9 juta ton cadangan beras pemerintah, sekitar 100-300 ribu ton terindikasi beras berkutu. Ini berarti sekitar 15,79% stok beras yang tersimpan di gudang Bulog menghadapi permasalahan kualitas. Ini bukan angka kecil dan sangat merisaukan,” tegas Saadiah.
Menurut politisi PKS ini, ada dua aspek utama yang perlu dipertanyakan: pertama, apakah sistem penyimpanan di gudang Bulog memang lemah, atau kedua, ada keteledoran dalam manajemen pengelolaan stok beras oleh petugas di lapangan.
Hal ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan Bulog menyerap gabah petani tanpa persyaratan kadar air dan kadar hampa tertentu.
“Jika Bulog dipaksa membeli gabah tanpa standar yang jelas, risiko munculnya beras berkutu dan beras berkualitas rendah semakin tinggi,” tambah wakil rakyat Maluku ini.
Saadiah juga mengkritisi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang menetapkan harga gabah sebesar Rp 6.500/kg tanpa memperhitungkan kualitasnya.
“Kebijakan ini bisa berujung pada Bulog menerima gabah berkualitas buruk yang sulit disimpan dalam jangka panjang, terlebih di musim penghujan seperti sekarang,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Perlu revitalisasi sistem penyimpanan dan distribusi beras, termasuk perbaikan manajemen gudang Bulog serta penguatan pengawasan agar kualitas beras tetap terjaga,” jelas Saadiah.
Lebih lanjut, Anggota Banggar DPR ini mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi mekanisme impor beras yang diduga menjadi sumber masalah ini.
“Jika beras berkutu ini berasal dari beras impor, maka kita harus mempertanyakan bagaimana proses seleksi dan pengawasannya sebelum beras masuk ke Indonesia,” imbuhnya.
Sebagai Wakil Rakyat, Saadiah menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus memantau, mengawasi dan mendesak perbaikan sistem pengelolaan cadangan pangan nasional.
“Ketahanan pangan adalah isu strategis. Kementan harus bertanggung jawab agar rakyat mendapatkan beras yang berkualitas dan layak konsumsi,” tutup saadiah uluputty.