Jakarta (10/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa retret bagi kepala daerah terpilih periode 2025-2030 tetap harus dilaksanakan guna memastikan keselarasan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun, Ateng juga mengusulkan agar anggaran untuk kegiatan ini dikelola secara lebih efisien serta memanfaatkan kombinasi pendanaan dari APBN dan APBD agar tidak membebani satu sumber saja.
“Kegiatan retret ini sangat penting agar kepala daerah memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah pusat dan bisa berkolaborasi dengan sesama daerah. Namun, kita juga harus memastikan agar anggarannya digunakan dengan cermat dan efektif,” ujar Ateng.
Ateng menilai, pemerintah perlu mencari cara agar retret tetap berjalan optimal dengan pendekatan efisiensi, sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah skema pendanaan gabungan antara APBN dan APBD, sehingga tanggung jawab pembiayaan lebih seimbang dan tidak memberatkan satu pihak.
“Kombinasi anggaran APBN dan APBD bisa menjadi solusi agar kegiatan ini tetap berjalan dengan baik tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Dengan demikian, baik pusat maupun daerah sama-sama berkontribusi dalam mendukung suksesnya retret ini,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan retret ini, menurutnya, harus menjadi ajang pembekalan yang tepat guna agar kepala daerah siap menghadapi tantangan pemerintahan lima tahun ke depan.
“Retret ini harus benar-benar memberi manfaat bagi kepala daerah. Mereka perlu ‘digojlok’ agar mampu berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan antar daerah. Dengan pembekalan yang tepat, mereka akan lebih siap menjalankan tugasnya dan mendukung pembangunan nasional,” tegas Ateng.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memastikan bahwa anggaran retret kepala daerah akan menggunakan dana APBN.
Namun, Ateng berharap ada evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran ini dengan mempertimbangkan kombinasi sumber pendanaan serta efisiensi dalam pelaksanaannya.
Ateng juga menekankan bahwa transparansi dalam penyusunan anggaran sangat penting agar publik bisa melihat bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar digunakan secara efektif.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat. Retret ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi harus menjadi ajang pembekalan yang efektif agar kepala daerah memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan tugas mereka,” pungkasnya.