Jakarta (07/03) — Ketua Panja Keamanan Laut (KAMLA) Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengungkapkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3,25 juta km² yang menjadi jalur strategis perdagangan global.

Namun, tantangan keamanan laut seperti pencurian ikan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing), penyelundupan, perompakan, dan ancaman lingkungan menuntut sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

“Melihat tantangan keamanan laut seperti pencurian ikan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing), penyelundupan, perompakan, dan ancaman lingkungan. Oleh karena itu, menuntut sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif,” ungkap Kang Aher saat diwawancara awak media.

Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menegaskan bahwa Keamanan laut yang efektif tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memerlukan pendekatan multidimensional, termasuk penguatan regulasi dan koordinasi antar-lembaga, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi, responsibilitas dan adaptasi terhadap ancaman maritim serta keterlibatan masyarakat pesisir.

“Jelas bahwa keamanan laut yang efektif tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memerlukan pendekatan multidimensional, termasuk penguatan regulasi dan koordinasi antar-lembaga, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi, responsibilitas dan adaptasi terhadap ancaman maritim serta keterlibatan masyarakat pesisir,” tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini menyampaikan bahwa komisi I DPR RI mendorong untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Sehingga, dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan maritim dan meningkatkan ketahanan nasional di sektor kelautan.

“Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendorong terwujudnya sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif, sehingga memperkuat kedaulatan maritim dan meningkatkan ketahanan nasional di sektor kelautan,” demikian tutup Kang Aher.