Jakarta (06/03) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, menegaskan bahwa pemerintah harus segera memenuhi hak-hak pekerja PT Sritex yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Ha tersebut disampaikan dalam Program PKS Legislatif Report (PLR) Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (06/03).

Alifudin mengatakan para pekerja yang datang ke DPR RI mendesak pencairan jaminan hari tua dan tunjangan hari raya (THR) setelah mereka kehilangan pekerjaan menjelang Ramadan.

Alifudin mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah berkomunikasi dengan DPR RI dan menyatakan kesiapannya untuk mencairkan jaminan hari tua secara bertahap. Namun, ia menekankan agar proses ini berjalan lebih cepat agar para pekerja bisa segera menerima hak mereka.

“Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan yang juga berasal dari Fraksi PKS untuk mengawal tuntutan para pekerja PT Sritex. Kami ingin memastikan hak-hak mereka segera terpenuhi tanpa ada hambatan,” tegas Alifudin.

Alifudin juga menyoroti rencana pengambilalihan (take over) PT Sritex oleh pihak lain. Menurutnya, proses ini harus memastikan bahwa para pekerja yang terkena PHK bisa segera kembali bekerja.

“Kami akan terus mengawasi agar proses take over ini tetap memperhatikan nasib pekerja yang terkena PHK. Pemerintah dan pihak terkait harus bertindak cepat agar mereka tidak semakin terpuruk,” tambahnya.

Fraksi PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan memastikan pemerintah menindaklanjuti persoalan ini dengan serius.