Jakarta (28/02) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Surahman Hidayat menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) atas pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus ini. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Surahman

Sebelumnya Kejaksaan Agung menyampaikan kronologi kasus dugaan korupsi pertamina pada Senin malam. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 itu melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta dan diperkirakan telah merugikan negara hampir Rp 200 triliun.

“Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp 193,7 triliun,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Gedung Kejagung Jakarta, Senin (24 /02/2025).

Kejaksaan Agung telah menambah dua tersangka baru dari kasus megakorupsi PT Pertamina Patra Niaga, sehingga total tersangka adalah sembilan orang.

Lanjut Surahman, kasus ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan BUMN strategis

“Diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola perusahaan negara, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, pengawasan internal harus diperketat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang,” tegas Surahman.

Terakhir legislator dari Daerah Pemilihan Jabar X tersebut akan terus berkomitmen mengawal kasus ini agar aparat penegak hukum termasuk hakim konsisten dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

“Saya sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas dan mendorong perbaikan sistemik dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan negara disalahgunakan oleh segelintir oknum yang merugikan kepentingan bangsa dan negara,” tutup Surahman.