Jakarta (28/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2025.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan (Kemenhut), ia menyoroti prediksi musim kemarau yang diperkirakan dimulai pada April hingga Juni dan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus.

Ia menggarisbawahi, bahwa wilayah yang paling berisiko mengalami kebakaran hutan pada Juli meliputi Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sementara pada Agustus ancaman semakin meningkat di Sumatera bagian selatan, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dengan potensi ancaman yang besar, Saadiah menekankan bahwa langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini dan tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran sudah terjadi.

Dalam paparannya, Kementerian Kehutanan menyampaikan beberapa strategi yang telah disiapkan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Salah satu upaya utama adalah menyiagakan 2.376 personel Manggala Agni yang akan ditempatkan di 34 daerah operasi dan 37 posko taktis.

“Saya minta pemerintah dapat mempercepat tahap finalisasi pembentukan Desk Karhutla melalui Peraturan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sehingga Langkah ini dapat segera meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan yang lebih sistematis dan terpadu,” tutur Saadiah

Legislator asal Maluku ini juga meminta kesiagaan personel, dan juga mendorong Kemenhut menyegerakan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dengan dukungan anggaran dari APBN serta kerja sama dengan berbagai pihak internasional. Menurutnya, Pemerintah juga mesti mempersiapkan sebaik mungkin pada rencana memperkuat sistem deteksi dini melalui pengembangan teknologi pemantauan kebakaran berbasis sistem informasi SI PONGI dan meningkatkan manajemen kebakaran berbasis lanskap gambut.

“Dengan pendekatan ini, Saya berharap deteksi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga upaya pencegahan dan pemadaman bisa lebih efektif,” harap Politisi PKS ini.

Meskipun berbagai langkah telah dirancang, Saadiah Uluputty menilai bahwa strategi pencegahan ini masih perlu dipertajam dengan pendekatan berbasis komunitas serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

“Saya mengusulkan agar Kementerian Kehutanan memperkuat edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi”, pinta dia.

Selain itu, Saadiah juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pengalaman dari kebakaran sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak kembali terulang akibat kurangnya koordinasi dan respons yang lambat.

Ia menegaskan bahwa kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong KLHK untuk segera mempercepat berbagai langkah strategis agar potensi kebakaran hutan dapat diminimalisir dan tidak berdampak luas terhadap ekosistem serta kesejahteraan rakyat.

“Dengan musim kemarau yang semakin dekat, saya berharap pemerintah benar-benar memastikan kesiapan di semua lini, mulai dari personel, peralatan, hingga mekanisme koordinasi antara instansi terkait. Langkah antisipasi yang detail dan sistematis harus segera direalisasikan agar kebakaran hutan dan lahan di tahun 2025 dapat dicegah dan ditanggulangi secara optimal,” tutup Saadiah Uluputty.