Jakarta (24/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia mengapresiasi pengelolaan Lembaga pemasyarakatan Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dari waktu ke waktu yang kian membaik.
Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Lapas tersebut, Sabtu (22/02/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, terobosan-terobosan pada aspek keamanan dan pembinaan tahanan oleh pengelola di Lapas Nusakambangan patut direplikasi ke Lapas lain di Indonesia.
“Saya mengapresiasi kinerja Kepala Lapas dan jajarannya. Ada banyak terobosan yang mereka lakukan. Paling menarik soal program kemandirian pangan yang memanfaatkan lahan kurang lebih 15 hektar. Disana ada budidaya udang tambak, ikan, peternakan sapi, pertanian dan perkebunan,” ungkapnya.
Meity melanjutkan, progam kemandirian Lapas di Nusakambangan sangat membantu pemerintah.
“Mendukung program swasembada pangan dan efisiensi anggaran. Dan tak kalah pentingnya, program tersebut melibatkan warga binaan-program ini bisa direplikasi ke Lapas di daerah lainnya,” tambahnya.
Di Pulau Nusakambangan, berdiri 7 Lapas yang menampung total 2 ribu lebih narapidana. Sebagian mereka adalah pelaku tindak pidana berat di masa lalu.
Meity berkunjung ke Lapas tersebut bersama anggota komisi tiga belas lainnya. Turut pula dalam rombongan, perwakilan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Meity memberikan beberapa kesimpulan diantaranya, Pertama, komisi XIII DPR RI mengapresiasi langkah kementrian imigrasi dan pemasyarakatan serta kanwil ditjen pemasyarakatan jawa tengah dalam meningkatkan efektivitas lapas Nusakembangan, termasuk optimalisasi sumber daya petugas pengelolaan over kapasitas, serta penguatan keamanan melalui sistem pengawasan berbasis teknologi dalam menghadapi potensi gangguan Masyarakat.
“Kedua, komisi XIII DPR RI mengapresiasi implementasi program ketahanan pangan di Nusakambangan yang sejalan dengan visi Asta cita presiden RI dalam mewujudkan kemandirian pangan sebagai bagian dari kebijakan Nasional serta mendorong pengamanan agar lebih optimal dan berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi bagi ketahanan pangan Nasional serta kesejahteraan warga-warga binaan,” terangnya.
Ketiga, imbuh Meity, komisi XIII DPR RI mengapresiasi berbagai terobosan yang membedakan Nusakembangan dari UPT lainnya dan mendukung adanya tunjangan khusus bagi petugas pemasyarakatan di Nusakembangan sebagai bentuk penghargaan atas tugas mereka di lingkungan berisiko tinggi.
“Keempat, komisi XIII DPR RI mendorong percepatan legalitas aset negara di pulau Nusakembangan melalui penyerahan sertifikat hak pakai kepada kementrian imigrasi dan pemasyaratakan,” jelas Meity.
Kelima, lanjut Meity, Komisi XIII DPR RI mendorong hak Milik tanah mencapai 100% serta menyelesaikan status kepemilikan masyarakat lokal melalui koordinasi dengan pemerintah daerah demi menjaga sterilitas dan keamanan Nusakembangan.
Meity Rahmatia berharap kunjungannya mereka memberikan kontribusi bagi pengelolaan Lapas itu di masa datang.
“Semoga kami bisa berkontribusi positif bagi pengelolaan Lapas ini ke depannya,” ucapnya.