Jakarta (22/02) — Sejumlah Anggota Komisi XIII DPR-RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis(20/02/2025).

Kunjungan diawali dengan rapat dengar pendapat bersama seluruh kepala kantor wilayah kantor keimigrasian se-provinsi Jawa Barat. Diwakili oleh Kakanwil, pihak Dirjen Kanwil memberikan pemaparan terkait kondisi dan situasi yang tengah berjalan serta program yang sedang mereka jalankan dan rencanakan dalam lingkup provinsi dan masing-masing kantor wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XIII Fraksi PKS Sohibul Iman menyoroti beberapa hal, termasuk diantaranya adalah mengenai digitalisasi yang digaungkan oleh pihak keimigrasian.

Sohibul Iman menyampaikan bahwa ada hal terkait fasilitas yang belum sebaik dengan apa yang digaungkan selama ini.

“Satu hal yang menjadi kebiasaan kita bangsa Indonesia menurut saya, menyediakan sesuatu yang baru itu kita sangat mampu, tetapi me-maintain dan membuat itu berkesinambungan ini menjadi problem besar. Misal dalam konteks paspor, aplikasi M- Paspor. Saya kebetulan menggunakan aplikasi M-Paspor. Dari pengalaman saya ini, saya melihat belum seindah seperti apa yang digembar-gemborkan”.

Sohibul Iman menambahkan, bahwa perlu adanya keseriusan dalam pemeliharaan dan keberlanjutan atas fasilitas yang sudah dibangun untuk dijaga dan terus dikembangkan. Agar apa-apa yang sudah dibangun, bisa berjalan lebih baik bersamaan juga dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak keimigrasian.

“Hambatannya cukup lumayan. Karena itu menurut saya kembali, sudah membangun, maintenance-nya ini perlu diperhatikan, sehingga apa yang sudah kita investasikan tidak mubazir, bahkan tadi bisa menopang keinginan untuk meningkatkan pelayanan imigrasi lebih baik”.

Kemudian Sohibul Iman sampaikan rasa bahagianya pada salah satu program yang dimiliki oleh pihak Keimigrasian, yaitu Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa), sebuah program yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan ancaman bahaya dari hal-hal seperti TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan semacamnya.

“Kemarin bersama pak Menteri (pada saat Raker), saya senang sekali dengan adanya Pimpasa ini, Petugas Imigrasi Pembina Desa, tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena memang saya pernah terpilih di 2009 di Dapil Jakarta II, Jakarta dan luar negeri. Itu setiap saya kunjungan, terutama Malaysia memang persoalannya sangat luar biasa disana. Artinya ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini jadi korban-korban TPPO dan TPPN”.

Sohibul Iman lalu meminta pihak Keimigrasian, khususnya kanwil provinsi Jawa Barat roadmap dalam upaya menekan angka TPPO menjadi ke angka nol. Tentu tujuannya agar apa yang selama ini terjadi kepada masyarakat Indonesia tidak terjadi lagi ke depannya.

“Kalau tujuannya seperti itu, saya ingin mendapatkan gambaran dari Dirjen dan khususnya kanwil di Jawa Barat, kira-kira roadmap untuk kepada zero TPPO dan TPPN itu seperti apa, dan keterlibatan masyarakat seperti apa”, imbuh Sohibul Iman sebagai penutupnya.