Jakarta (19/02) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui Anggota DPR RI Komisi III, Adang Daradjatun, menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai usul inisiatif dari DPR RI, pada rapat paripurna, Selasa, (18/02/2025).

Dalam pandangannya, FPKS menegaskan bahwa RUU KUHAP harus segera mengadopsi paradigma keadilan restoratif beserta pengaturan mekanismenya di setiap instansi penegak hukum.

Hal ini, kata Adang, bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait keadilan restoratif serta memastikan keselarasan dengan KUHP yang baru.

“Selain itu, FPKS menekankan pentingnya RUU KUHAP sebagai rekodifikasi hukum acara pidana yang berlandaskan pada prinsip due process of law. Prinsip ini harus disertai dengan mekanisme checks and balances serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana,” ungkapnya.

Adang menambahkan, keseimbangan peran antara aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat, juga menjadi aspek krusial dalam revisi ini.

Lebih lanjut, FPKS menyoroti perlunya RUU KUHAP untuk mampu bersinergi dengan perkembangan zaman. Ini mencakup pengakuan terhadap alat bukti digital dan elektronik, penerapan persidangan daring, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan keadilan.

Dalam kesempatan lain, Adang Daradjatun yang akan menjadi bagian dalam pembuatan sebuah karya agung ini, menyampaikan “Kita harus sadar betul bahwa perkembangan teknologi yang pesat akan sangat mempengaruhi dunia hukum pidana. RUU KUHAP harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia”.

Dengan pandangan tersebut, FPKS berharap RUU KUHAP dapat disempurnakan dan disahkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan serta menjawab kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.