Jakarta (18/02) — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyatakan dukungannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam wawancara program PKS Legislatif Report Paripurna, Netty menegaskan bahwa aturan baru ini membawa kabar baik bagi pekerja atau karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), karena mereka akan tetap mendapatkan pesangon sebesar 50% dari upah yang diterima sebelumnya.

“Kita mendukung langkah pemerintah terkait PP Nomor 6 Tahun 2025, yang memberikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pesangon 50% dari gaji mereka. Ini adalah kabar baik bagi pekerja agar tetap bisa melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik,” ujar Netty.

Selain mendukung kebijakan tersebut, Netty juga menegaskan komitmennya dalam mengawal dan mengawasi program makan bergizi gratis yang telah dicanangkan pemerintah.

“Program ini didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia, baik peserta didik maupun non-peserta didik, dengan target penerima sebanyak 17 juta orang hingga akhir Desember 2025,” jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Menurutnya, program ini merupakan langkah nyata dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam meningkatkan status gizi anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ia menekankan bahwa investasi dalam pemenuhan gizi masyarakat ini akan berdampak besar bagi masa depan bangsa, terutama dalam menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.

“Anggaran yang dialokasikan untuk program ini cukup besar, dan kami akan terus mengawalnya agar benar-benar tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Anggota Dewan kelahiran Jakarta tersebut.

Dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2025 dan program makan bergizi gratis ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan memastikan kesehatan generasi mendatang terjamin dengan baik.