Jakarta (13/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, terus bergerak cepat memastikan kebijakan pemerintah terkait penyerapan gabah oleh Bulog benar-benar berpihak kepada petani, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Bapanas, Bulog dan PT Pupuk Indonesia, Saadiah menegaskan pentingnya realisasi janji Presiden bahwa Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram, tanpa batasan kuantitas.
Dalam forum tersebut, Politisi PKS ini menyoroti bahwa kebijakan ini telah membangkitkan optimisme petani yang sebelumnya mulai beralih ke hortikultura akibat ketidakpastian harga gabah.
Namun, Saadiah mempertanyakan mengapa Bulog hanya menetapkan target penyerapan sebanyak 3 juta ton per tahun, sementara produksi padi nasional mencapai 28 juta ton per tahun.
“Ketika Presiden menyatakan bahwa BULOG dapat menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500, petani merasa sangat optimis. Mereka ingin kembali menanam padi. Namun, jika BULOG hanya menyerap 3 juta ton, bagaimana nasib petani di daerah lain, khususnya di Maluku dan Papua?,” tegas Saadiah pada forum Rapat.
Ia juga mengkritisi alokasi penyerapan gabah yang belum merata. Dalam dokumen BULOG, beberapa provinsi seperti Maluku hanya mendapatkan alokasi 430 ton, sementara Papua Selatan bahkan tidak tercantum dalam skema penyerapan.
Padahal, kata Saadiah, lahan sawah baru seluas satu juta hektar telah dibuka di berbagai wilayah, yang seharusnya juga mendapat perhatian dalam kebijakan penyerapan gabah.
Sebagai langkah konkret, Anggota Banggar FPKS ini langsung menggandeng BULOG untuk turun bertemu dengan petani dan mendengar langsung aspirasi mereka.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengeluarkan kebijakan tanpa eksekusi yang jelas di lapangan.
“Kami ingin ada solusi nyata. Jangan sampai petani hanya diberikan harapan tanpa kepastian. BULOG harus hadir di tengah petani dan memastikan harga gabah tetap stabil serta menguntungkan bagi mereka,” tegasnya.
Legislator dapil Maluku ini menekankan bahwa pemerintah harus benar-benar menjamin kesejahteraan petani dengan memperbaiki mekanisme penyerapan gabah agar lebih adil dan merata.
“Saya melalui Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar implementasinya tidak merugikan petani di daerah,” seru Saadiah.
Dengan langkah cepat ini, Saadiah Uluputty berharap petani dapat kembali bersemangat menanam padi dan tidak khawatir dengan harga jual gabah.
Ia meminta Bulog dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap target penyerapan dan memastikan tidak ada daerah yang terabaikan.
“Petani butuh kepastian, bukan sekadar janji. Kita harus memastikan bahwa setiap kilogram gabah yang dihasilkan bisa terserap dengan harga yang layak,” pungkasnya Saadiah Uluputty.