Jakarta (11/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang kembali mengandalkan impor daging kerbau dan sapi untuk menjaga stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran.
Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan semangat Asta Cita dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri.
“Ketahanan pangan yang sejati hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam produksi. Asta Cita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada petani dan peternak lokal, bukan terus bergantung pada impor sebagai solusi instan. Bapanas dan Kementan harus berkomitmen memperkuat peternakan nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor,” tegas Johan dalam keterangannya di Jakarta.
Johan menegaskan bahwa impor daging yang terus berulang menunjukkan lemahnya strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian pangan.
Johan meminta Bapanas sebagai pengendali kebijakan pangan nasional untuk mengambil langkah lebih serius dalam memastikan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional, tanpa terus mengandalkan impor.
“Jika kita benar-benar ingin mewujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan, maka Kementan dan Bapanas harus fokus pada penguatan sektor peternakan, dari hulu hingga hilir. Peternak harus diberikan akses pakan murah, teknologi peternakan modern, serta jaminan harga jual yang menguntungkan. Jika ini tidak dilakukan, maka impor akan terus menjadi solusi jangka pendek tanpa ada penyelesaian struktural,” ujarnya.
Johan juga menyoroti dampak negatif impor daging bagi peternak kecil, yang semakin kehilangan daya saing akibat harga daging impor yang lebih murah.
“Beberapa dampak yang terjadi di lapangan antara lain Pertama Harga daging lokal tertekan, membuat peternak sulit menjual hasil ternaknya dengan harga wajar,” ungkap Johan.
Kedua imbuhnya, Minimnya dukungan infrastruktur peternakan, menyebabkan biaya produksi peternak lebih tinggi dibandingkan harga daging impor.
“Ketiga, peternak kecil semakin tersingkir dari pasar, karena industri lebih memilih daging impor yang lebih murah dan memiliki rantai distribusi lebih efisien,” ujar Johan.
“Bapanas harus memastikan bahwa kebijakan impor dilakukan dengan kuota ketat dan tidak merusak pasar domestik. Sementara itu, Kementan harus mempercepat langkah nyata dalam meningkatkan populasi dan produktivitas ternak lokal,” tambah Johan.
Sebagai bagian dari Komisi IV, Johan Rosihan menawarkan beberapa langkah konkret agar Indonesia benar-benar bisa menghentikan ketergantungan impor dalam jangka menengah hingga panjang.
“Pertama, bapanas harus menetapkan target pengurangan impor secara bertahap, dengan strategi peningkatan produksi lokal,” tandasnya.
Kedua, lanjut Johan, Kementan harus menggenjot populasi sapi dan kerbau nasional, melalui program inseminasi buatan, insentif bagi peternak, dan penyediaan subsidi pakan.
“Ketiga, bulog harus meningkatkan kapasitas cold storage dan RPH modern, agar distribusi daging lokal lebih efisien dan kompetitif,” sebut Johan.
Keempat, lanjut Johan, Pemerintah harus menetapkan proteksi harga daging lokal, agar peternak tidak dirugikan oleh daging impor yang lebih murah.
“Kelima, pengendalian kuota impor yang lebih ketat, serta memastikan impor hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak,” pungkasnya.
“Jika kita ingin mewujudkan Asta Cita dalam ketahanan pangan, maka Bapanas, Kementan, dan Bulog harus melakukan reformasi kebijakan yang nyata. Impor hanya boleh menjadi solusi darurat, bukan kebijakan permanen. Kedaulatan pangan tidak bisa dibangun dengan ketergantungan pada pasar luar, tetapi harus bertumpu pada penguatan produksi dalam negeri,” tutup Johan.