Ambon (06/02) — Dalam upaya memperkuat sistem keamanan laut nasional, Anggota Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Rabu, (05/02/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda evaluasi dan perumusan kebijakan strategis guna menghadapi ancaman keamanan maritim yang semakin kompleks.
Menurut pria yang akrab disapa Habib Idrus, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menguasai 5,8 juta km² wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.
“Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tetapi juga menghadapi tantangan serius seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga ancaman kejahatan siber maritim,” ungkap Habib Idrus.
Urgensi Penguatan Keamanan Laut Indonesia
Dalam diskusi bersama pemangku kepentingan di Ambon, Habib Idrus menyoroti beberapa tantangan utama dalam keamanan maritim nasional.
“Pertama, Maraknya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Data tahun 2023 menunjukkan 269 kapal pelaku illegal fishing berhasil diamankan, tetapi mayoritas masih berasal dari kapal nelayan Indonesia. Peringkat Indonesia dalam penanganan illegal fishing menurun drastis, dari peringkat 15 (2019) menjadi peringkat 6 terburuk di dunia (2024).Laut Natuna Utara dan perairan Maluku menjadi area rawan dengan dominasi kapal asing dari Vietnam, China, dan Filipina,” jelas Habib Idrus.
Kedua, imbuhnya, Pelanggaran Wilayah oleh Kapal Asing. Kapal China Coast Guard (CCG) semakin sering masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Vietnam kerap mengawal nelayan mereka yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.
Indonesia perlu memperkuat kehadiran TNI AL dan Bakamla di wilayah perbatasan maritim.
Penyelundupan Barang Ilegal dan Kejahatan Maritim
80% peredaran narkoba di Indonesia masuk melalui jalur laut, terutama dari Myanmar ke Sumatra dan Kalimantan.
“Ketiga, Peningkatan penyelundupan senjata ke Papua melalui jalur laut. Selat Malaka dan Laut Sulawesi menjadi jalur utama penyelundupan barang ilegal,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.
Keempat, kata Habib Idrus, Ancaman Non-Tradisional: Kejahatan Siber, Perubahan Iklim, dan Pencemaran Laut
Serangan siber terhadap sistem navigasi kapal dan pelabuhan utama meningkat tajam.
“Pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan limbah industri mengancam ekosistem maritim Indonesia. Perubahan iklim meningkatkan permukaan air laut dan memperburuk bencana alam di wilayah pesisir,” tandasnya.
Tumpang Tindih Kewenangan dan Lemahnya Koordinasi Antar instansi
Banyak instansi berwenang dalam keamanan laut, seperti TNI AL, Bakamla, Polri, KKP, Bea Cukai, dan Kemenhub, tetapi koordinasi masih belum efektif.
Tidak adanya pusat komando terpadu menyebabkan patroli tumpang tindih, pemborosan anggaran, dan respons terhadap ancaman menjadi lambat.
“Indonesia Harus Punya Sistem Keamanan Maritim yang Solid dan Proaktif,” tegas Habib Idrus.
Dalam kunjungannya, Habib Idrus Al Jufri menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem keamanan maritim secara menyeluruh.
Ia menyampaikan beberapa rekomendasi strategis yang menjadi fokus utama dalam rapat Panja Kamla, yaitu Pertama, Membentuk Komando Keamanan Laut Terpadu
National Maritime Security Command diusulkan sebagai solusi untuk mengintegrasikan operasi keamanan laut yang saat ini masih terfragmentasi.
“Perlu adanya revisi regulasi agar Bakamla memiliki kewenangan lebih besar dalam koordinasi keamanan laut,” pungkasnya.
Kedua, lanjut Habib Idrus, Modernisasi Teknologi Pengawasan Laut
Pengadaan radar maritim, drone, dan satelit pengawas untuk memperkuat pengawasan perairan.
“Ketiga, Modernisasi kapal patroli dan pesawat pengintai maritim guna meningkatkan efektivitas pengamanan. Peningkatan Patroli dan Kerja Sama Internasional. Meningkatkan patroli bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Australia untuk mengatasi ancaman lintas batas,” urai Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.
Keempat, imbuhnya, mendorong ASEAN membentuk Maritime Security Cooperation Center untuk menangani isu keamanan laut secara regional.
“Penegakan Hukum yang Lebih Keras terhadap IUU Fishing
Sanksi lebih berat terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing, termasuk penyitaan dan pelelangan kapal,” ujarnya.
Kelima, kata Habib Idrus, Memberdayakan nelayan untuk melaporkan aktivitas kapal asing yang mencurigakan.
“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Sistem Keamanan Maritim
Memberikan insentif bagi nelayan yang berperan dalam pengawasan laut.
Program edukasi bagi masyarakat pesisir terkait pelaporan aktivitas mencurigakan dan mitigasi ancaman maritim,” ungkapnya.
Keamanan Laut : Pilar Utama Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi Nasional
Habib Idrus Al Jufri menegaskan bahwa keamanan laut bukan hanya persoalan pertahanan nasional, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi, stabilitas sosial, dan ekologi.
“Jika kita gagal mengamankan perairan kita, maka bukan hanya kedaulatan yang terancam, tetapi juga keberlanjutan sumber daya laut dan ekonomi perikanan kita,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, kata Habib Idrus, hasil pertemuan di Ambon ini akan menjadi bahan kajian utama bagi Panja Kamla Komisi I DPR RI dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.
“Panja Kamla juga akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna memperkuat sistem keamanan maritim Indonesia,” pungkasnya.
Langkah Selanjutnya Sinergi dan Implementasi Kebijakan yang Efektif
“Kunjungan kerja ini menjadi tonggak penting dalam perumusan kebijakan keamanan laut yang lebih komprehensif,” tandasnya.
DPR RI, kata Habib Idrus, berkomitmen untuk, pertama, merevisi regulasi keamanan laut guna memperkuat koordinasi antar instansi.
“Kedua, Mengalokasikan anggaran tambahan untuk modernisasi teknologi pengawasan maritim,” ujarnya.
Ketiga, lanjut Habib Idrus, Memperkuat kerja sama diplomasi maritim di tingkat ASEAN dan global.
“Keempat, memberdayakan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem keamanan maritim Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, Bakamla, akademisi, dan masyarakat, diharapkan sistem keamanan laut Indonesia dapat menjadi lebih kuat, proaktif, dan responsif terhadap ancaman global dan regional,” tutup Habib Idrus.