Jakarta (04/02) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalal Abdul Nasir, menyampaikan keprihatinannya atas kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi di berbagai daerah setelah diberlakukannya kebijakan pembelian di pangkalan resmi.
Menurutnya, kebijakan ini seharusnya memudahkan masyarakat mendapatkan gas bersubsidi dengan harga terjangkau, namun justru menimbulkan kesulitan baru.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Masyarakat kecil yang bergantung pada gas elpiji 3 kg justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi karena harus membeli langsung di pangkalan resmi. Alih-alih mendapatkan harga yang lebih murah, mereka malah terbebani dengan biaya tambahan,” ujar pria yang akrab disapa Haji Jalal.
Fraksi PKS, ungkap Haji Jalal, memahami tujuan Pemerintah dalam memastikan harga gas elpiji 3 kg tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui kebijakan pembelian di pangkalan resmi. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menimbulkan berbagai kendala di lapangan.
Sebagai solusi, Haji Jalal menekankan perlunya penambahan jumlah pangkalan agar akses masyarakat lebih mudah.
“Jika memang kebijakan ini bertujuan agar harga tetap terkendali, maka solusinya adalah menambah jumlah pangkalan, terutama di daerah yang jauh dari pusat distribusi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan hak mereka atas gas bersubsidi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait lokasi pangkalan resmi dan prosedur pembelian yang baru.
“Masih banyak warga yang belum mengetahui di mana mereka bisa membeli gas elpiji 3 kg secara resmi. Pemerintah dan pihak terkait harus lebih gencar dalam memberikan informasi agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan rakyat kecil.”
Haji Jalal juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini agar subsidi gas elpiji benar-benar tepat sasaran tanpa memberatkan masyarakat.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberikan solusi, bukan justru menambah beban. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan ini dan memastikan tidak ada lagi kelangkaan yang merugikan masyarakat,” tutupnya.