Jakarta (31/01) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap program Gerakan Wisata Bersih yang dicanangkan oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Program ini dinilai sebagai langkah positif, namun masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait efektivitas dan keberlanjutannya, terutama dalam konteks daerah seperti Maluku Utara yang memiliki tantangan tersendiri.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing pariwisata melalui Gerakan Wisata Bersih. Namun, perlu dipastikan bahwa program ini bukan sekadar aksi seremonial, tetapi benar-benar memberikan solusi nyata bagi permasalahan di lapangan,” ujar Qassam biasa ia disapa.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia, khususnya di wilayah timur seperti Maluku Utara, adalah minimnya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti fasilitas sanitasi yang layak, sistem pengelolaan limbah yang baik, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.
“Program ini harus memastikan bahwa fasilitas kebersihan yang memadai tersedia di semua destinasi, bukan hanya di lokasi unggulan seperti Bali dan Yogyakarta. Maluku Utara, sebagai destinasi dengan potensi besar, masih menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, dan edukasi lingkungan bagi masyarakat lokal,” lanjut Anggota Legislatif muda ini.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Qassam menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VII, siap mengawal implementasi program ini agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Qossam juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal agar Gerakan Wisata Bersih dapat menjadi gerakan yang berkelanjutan, bukan hanya program jangka pendek yang bersifat seremonial.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan program ini,” tegasnya.
Pertama, imbuh Qassam,
Peta Jalan yang Jelas. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang mencakup pembangunan infrastruktur berbasis ekowisata, edukasi masyarakat, dan keterlibatan komunitas lokal.
“Kedua, keberpihakan pada Daerah Tertinggal. Pemerintah harus lebih memperhatikan daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hal pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Ketiga, lanjut Qassam, Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Program wisata bersih tidak akan berhasil tanpa adanya edukasi dan pelibatan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Keempat, pemanfaatan Teknologi. Pemerintah harus mulai menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan pemantauan kondisi kebersihan di destinasi wisata,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Qassam berharap Gerakan Wisata Bersih dapat menjadi katalisator bagi transformasi pariwisata Indonesia menuju arah yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sektor pariwisata Indonesia dapat bersaing di tingkat global, dengan tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saya berharap program ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi gerakan yang berdampak nyata,” pungkasnya.