Oleh : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M. Si., (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS)
Pemerintahan baru hasil pemilu 2024 memasuki 100 hari pada 27 Januari 2025 terhitung sejak dilantik 20 Oktober 2024. Banyak publik menilai sejauh mana kabinet Merah-Putih yang berisi 7 Menteri Koordinator, 41 Menteri, 5 pejabat setingkat Menteri dan 55 Wakil Menteri bisa mewujudkan janji-janji yang disampaikan dalam kampanye.
100 hari pertama pemerintahan menjadi penting bagi pemerintahan Kabinet Merah-Putih untuk mendapatkan kepercaayaan awal dari publik untuk kinerja berikutnya, Dalam 100 hari memang tidak ada program yang bisa menunjukkan dampak besar.
Namun pada 100 hari pertama pemerintahan dapat dibuat kebijakan besar dan regulasi terhadap beberapa isu penting dan mendapat perhatian publik maupun pelaksanaan awal program yang akan berlanjut dalam jangka panjang.
Dalam konteks 100 hari pemerintahan, terdapat dua hal yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan. Pertama adalah dimulainya sebuah program yang akan berlangsung panjang untuk menunjukkan komitmen pemenuhan janji kampanye.
Kedua adalah dengan pembuatan peraturan atau regulasi yang akan menjadi dasar dan payung hukum sebuah kebijakan atau program yang akan dilaksanakan selama masa pemerintahannya.
Hal ini bisa di lakukan di berbagai bidang termasuk dalam bidang-bidang strategis dan menyangkut fundamental ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pembangunan sumberdaya manusia (SDM)/peningkatan kualitas hidup.
100 hari Pertama dalam Konteks Astha Cita
Pemerintahan Presiden Jokowi saat awal pemerintah dulu terkenal dengan Nawa Cita yaitu 9 agenda priortas pembangunan yang akan dilakukan dalam pemerintahannya.
Maka kabinet Merah-Putih juga memiliki Astha Cita sebagai misi pembangunan yang akan dijalankan dalam masa pemerintahannya, termasuk dalam menghadapi tantangan global.
Secara ringkas delapan misi tersebut adalah (1) penguatan ideologi Pancasila dan HAM, (2) pemantapan sistem pertahanan dan keamanan serta mendorong kemandirian pada bidang-bidang pokok, (3) Peningkatan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur, (4) Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia, (5) Melanjutkan hilir isasi dan industrialisasi, (6) Pemerataan ekonomi dan pembangunan desa, (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi termasuk pemberantasan korupsi, dan (8) kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama.
Jika melihat delapan misi yang terangkum dalam Ashta Cita, maka implementasi dari delapan misi tersebut dalam konteks 100 hari juga bisa dilihat dari dua aspek.
Pertama adalah aspek kebijakan dasar dan regulasi yang dikeluarkan segera untuk mendukung pelaksanaan delapan misi tersebut.
Misi penguatan idiologi, pemantapan sistem pertahanan, peningkatan lapangan kerja serta penguatan reformasi hukum akan bisa terlihat dari kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden dalam 100 hari pertama kerjanya.
Namun misi penguatan pembangunan sumberdaya manusia, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan desa, bisa juga dilihat dalam bentuk gebrakan program yang dikeluarkan atau dilakukan dalam 100 hari pertama kerja Presiden dan kabinetnya.
Litbang Kompas menyampaikan hasil survey kepuasan publik atas 100 hari kerja pertama Kabinet Merah-Putih yang dilihat dari beberapa gebrakan kebijakan dan program yang dijalankan.
Hasilnya menunjukkan 80,9% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan kabinet ini. Angka ini terbilang tinggi untuk sebuah pemerintahan baru. Sebagai perbandingan, kepuasan publik terhadap Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya hanya mencapai 65,1%. Bahkan diakhir pemerintahannya baru berada pada level 75,6%.
Sementara kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin juga baru menyentuh 70,1%. Hal ini menunjukkan publik cukup tertarik dan mendukng gebrakan 100 hari pertama Kabinet Merah-Putih.
Implementasi Astha Cita bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia
Diantara gebrakan progranm 100 hari kabinet Merah-Putih yang cukup diapresiasi positif oleh publik adalah program-program yang terkait pembangunan SDM.
Program-program di bidang kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, ketenagakerjaan dan kependudukan cukup mendapat apresiasi dari publik karena dinilai memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebetulan pula program-program tersebut menjadi bidang yang ditangani oleh Komisi IX DPR.
Terdapat dua dari Astha Cita kabinet ini yang menjadi relasi Komisi IX DPR yaitu Astha Cita ketiga meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan Astha Cita keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Program Kabinet Merah-Putih yang dinilai sebuah gebrakan positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup adalah di bidang kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TB dan membangun rumah sakit lengkap di level kabupaten.
Sementara untuk mendukung pembangunan SDM khususnya pelajar, Pemerintah juga mulai menjalankan janji kampanyenya yaitu pemberian makanan bergizi gratis (MBG) bagi pelajar.
Kedua program ini dinilai sangat membantu masyarakat khususnya kalangan menengah bawah dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka selama ini.
Program pemeriksaan kesehatan gratis meskipun juga dimiliki oleh BPJS Kesehatan, namun selama ini masih kurang populis dan pemanfaatannya masih minim.
Ketika program ini dijadikan sebagai program nasional oleh Kabinet Merah-Putih dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis pada saat penduduk berulang tahun, maka program ini diharapkan bisa lebih tersosialisasi dan termanfaatkan oleh masyarakat karena dilakukan di Puskesmas yang dekat ke tempat tinggal serta pada hari ulang tahun yang tentunya mudah diingat oleh si penduduk tersebut.
Program ini sejalan dengan slogan lebih baik mencegah daripada mengobati sekaaligus mengurangi resiko penyakit katastropik sejak dini. Penyakit katastropik merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data WHO, kematian tertinggi di Indonesia terjadi akibat golongan penyakit katastropik, yaitu 37% karena penyakit kardiovaskuler, 13% karena kanker, dan 6% karena penyakit diabetes.
Tantangan bagi program ini adalah kesiapan Puskesmas untuk bisa melayani pemeriksaan kesehatan gratis bagi penduduk ini dari sisi sarana dan prasarana.
Demikian juga kesiapan SDM tenaga kesehatan untuk menjalankannya. Belum tersebarnya Puskesmas terutama di wilayah 3T juga menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, kesadaran publik untuk memulai gaya hidup sehat salah satunya kebiasaan melakukan medical check up tahunan patut mendapat apresiasi.
Program yang juga mendapat apresiasi publik adalah makanan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Apalagi program ini memulai kick off pada 6 Januari 2025. Sambutan publik cukup menggembirakan dan beberapa daerah telah menyatakan untuk memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran dari APBD.
Program ini dimulai secara bertahap dengan target utama anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Program direncanakan dilakukan secara bertahap akan diperluas untuk mencapai target hingga 82,9 juta penerima manfaat. Proses yang dilakukan secara bertahap ini memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan terus menerus.
Meskipun ada beberapa catatan terhadap pelaksanaan progream ini di lapangan, namun masih harus diverifikasi dan dijadikan masukan bagi berjalannya program tahap selanjutnya. Program MBG ini diharapkan bisa menjadi instrumen percepatan penurunan angka stunting yang signifikan. Tidak muluk-muluk, pada tahun pertama kita harus bisa mencapai prevalensi stunting sesuai standar WHO yakni di bawah 20 persen.
Astha Cipta untuk Menjawab Bonus Demografi
Indonesia yang tengah mengalami bonus demografi dimana proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk non produktif, tentu harus bisa memanfaatkan penduduk produktif yang berlimpah.
Tantangan terbesar menghadapi bonus demografi adalah ketersediaan lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang besar ini serta kualitas angkatan kerja tersebut.
Untuk itiu Kabinet Merah-Putih juga menyiapkan program untuk menyerap angkatan kerja ini. Apalagi isu pengangguran tinggi juga menguat dalam beberapa tahun terakhir khususnya akibat tingginya pengangguran di usia muda dan lulusan SMK yang seharusnya mudah mendapatkan pekerjaan. Belum lagi angka PHK yang juga cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah-Putih melalui Kementerian Tenaga Kerja, memiliki program quick respons terhadap persoalan PHK. Sementara untuk membuka lapangan pekerjaan, Kementerian Tenaga Kerja sudah mulai rutin menggelar job fair di beberapa wilayah.
Tantangan persaingan global ke depan membuat Kementerian Tenaga erja juga menggeser fokus kebijakan kepada pengembangan SDM angkatan kerja yang didukung dengan dibentuknya Desk Ketenagakerjaan.
Astha Cita yang menekankan pada pembangunan SDM juga harus tercermin pada kualitas tenaga kerja kita pada masa mendatang. Upskilling dan Reskilling tenaga kerja kita harus menjadi perhatian utama.
Tidak hanya pada angkatan kerja dan tenaga kerja di dalam negeri, pengembagan SDM juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dirasakan sudah menjadi menjadi kebutuhan mendesak juga.
Sekitar 5 juta PMI yang tersebar di berbagai negara saat ini masih didominasi pada sektor domestik. Peningkatan kapasitas PMI di hulu dan penguatan perlindungan PMI melalui Kementerian baru Perlindugan PMI harapannya bisa menjadi jawaban atas persoalan PMI yang saat ini kerap terjadi.
PMI bukan hanya pada sektor domestik dan blue collar, namun sudah harus bergeser pada pemenuhan kebutuhan tenaaga kerja untuk bidang-bidang yang tergolong white collar di beberapa negara seperti bidang teknologi informasi, keuangan, jasa dan lainnya.
Apalagi beberapa negara juga mengalami peningkatan kebuituhan tenaga kerja dari luar seperti di negara Jepang dan Korea Selatan.
Membangun Kolaborasi untuk Perbaikan dan Penyempurnaan
Meskipun berbagai langkah pada 100 hari pertama ini patut diapresiasi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus terus dikawal. Keberhasilan kebijakan dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Dengan Astha Cita sebagai landasan, pemerintahan Kabinet Merah-Putih diharapkan mampu menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya mengatasi permasalahan saat ini tetapi juga membangun pondasi bagi masa depan yang lebih baik.
Sebagai mitra pemerintah, DPR tentu siap untuk terus mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan konstruktif agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pada akhirnya, 100 hari pertama ini adalah permulaan.
Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Kepercayaan cukup tinggi yang sudah didapat dari publik dalam 100 hari pertama ini, harus dijaga betul oleh Pemerintah.
Gebrakan efisiensi anggaran khususnya perjalanan dinas dan komitmen pemberantasan korupsi juga akan semakin menambah kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga harus terus dipertahankan. Sehingga lima tahun ke depan betul-betul bisa memperkuat fundamental untuk menuju Indonesia Emas 2045