Jakarta (27/01) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mendesak Kementerian Keuangan untuk segera merespons keluhan masyarakat terkait berbagai gangguan dalam sistem administrasi perpajakan Coretax.
Sistem yang diharapkan menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan ini justru menuai keluhan dari wajib pajak, khususnya pelaku usaha, akibat berbagai kendala teknis.
“Digitalisasi adalah langkah yang kita dukung bersama, tetapi pelaksanaannya harus matang. Jangan biarkan masyarakat merasa terbebani oleh sistem yang seharusnya membantu mereka,” tegas Kholid, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi.
Kholid, yang juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengapresiasi inisiatif Kementerian Keuangan dalam memperkenalkan Coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Namun, ia mengingatkan bahwa kesiapan teknis dan operasional yang belum optimal dapat merusak kepercayaan publik.
“Sistem perpajakan yang transparan dan modern adalah kebutuhan bangsa, tetapi jika implementasinya tidak terencana dengan baik, tujuannya tidak akan tercapai. Kita harus memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.
Selain itu, Kholid mendukung langkah Kementerian Keuangan yang tidak memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat menerbitkan faktur akibat kendala sistem.
Menurutnya, keputusan ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar.
“Langkah ini bijak, tetapi bukan solusi jangka panjang. Masalah teknis pada Coretax harus segera diperbaiki secara menyeluruh agar masyarakat dapat kembali percaya pada sistem ini,” ujar anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Kholid juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak.
Ia menegaskan bahwa DJP perlu memberikan informasi yang transparan terkait kendala yang terjadi serta rencana perbaikan yang sedang dilakukan.
“Ketidakpastian ini hanya akan memperburuk kepercayaan publik. DJP harus lebih proaktif dalam menjelaskan langkah-langkah yang diambil agar masyarakat merasa didengar dan dilibatkan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Kholid menegaskan komitmen Komisi XI DPR RI untuk terus mengawal reformasi perpajakan.
“Kami siap memberikan dukungan dan masukan kepada Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Harapan rakyat terhadap sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan adalah amanah yang harus kita wujudkan bersama,” tutupnya.