Jakarta (25/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputty melakukan protes keras soal Pagar Laut dan lemahnya fungsi kedaulatan kelautan Indonesia dalam Raker bersama Komisi IV yang di gelar pada Kamis (23/10/2025).

Harapan dan solusi disampaikan, kata Saadiah, agar kasus pagar laut tidak terjadi di daerah-daerah lainnya.

Uluputty mempertegas persolan kasus pagar laut sejak Pak Wahyu Sakti Trenggono menjabat Menteri KKP 5 tahun lalu, dan baru terungkap saat viral di media sosial.

“Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam dirjen ruang laut, dirjen pdskp, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, dimana selama ini? Aneh,” tegas Uluputty.

Uluputty juga mempertanyakan kerja KKP yang belum menemukan dalang dari khasus pelanggaran pagar laut

“Terus terang, Memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya, Sebagai wakil rakyat kami merasa heran, bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada, Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan,” ujar Srikandi Maluku ini.

Saadiah juga menyampaikan perbandingan yang jauh berbeda ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku.

“Yang hendak membangun karamba dilaut namun sudah dikejar pembayaran BPMB. Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa ?,” ungkap Uluputty.

Sebagai catatan Anggota DPR-RI, Saadiah juga menyoroti anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan 6,2 Triliun lebih sedikit dibanding dengan Kementrian Pertahanan 147 Triliun, dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan Laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia.

Saadiah menyampaikan, dari 8 Asta Cita Prabowo, 7 diantranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dan Secara tegas meminta kenaikan anggaran serta berharap tak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia.