Baghdad (12/03) — Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan Parlemen sejatinya merupakan lembaga yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sebab, lanjut Mardani, dalam konteks negara demokrasi, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen.

“Khususnya melalui pelaksanaan tugasnya dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran serta menerima aduan masyarakat. Oleh karena itu, peran parlemen haruslah diperkuat,” tegas Mardani dalam diskusi mengenai Good Governance dan Good Parliamentary Practice yang diselenggarakan oleh Majelis Parlemen Asia (APA/Asian Parliamentary Assembly), di Baghdad Irak.

Disisi lain, Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menjelaskan bahwa Good Parliamentary Practice juga perlu dijalankan dalam rangka mengimbangi Good Governance.

Hal tersebut menurutnya dapat dilaksanakan melalui peningkatan keterbukaan dan akses informasi untuk publik yang ingin mengetahui lenih jauh mengenai proses pelaksanaan tugas-tugas Parlemen.

“Keterlibatan Parlemen telah menjadi bagian yang integral dan juga sebagai sebuah elemen kunci dalam filosofi pemerintahan terbuka, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai semangat demokrasi,” demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI ini.

Good Governance dan Good Parliamentary Practice sendiri menjadi dua dari delapan tema rancangan resolusi yang dibahas dan didiskusikan pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak.

Dalam sidang yang berlangsung di kota bersejarah tersebut, perwakilan-perwakilan dari parlemen negara-negara anggota APA seperti Turkiye, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Russia dan Pakistan hadir untuk mendiskusikan persoalan-persoalan regional yang dianggap penting.