Lombok Utara (11/01) — Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS, Abdul Hadi melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan jalan nasional sepanjang 41 km di jalur lingkar utara Pulau Lombok, yakni ruas jalan Pemenang-Bayan di Kabupaten Lombok Utara.
Pembangunan yang menelan anggaran sebesar Rp 397 miliar tersebut telah selesai sebagian, namun masih menemui kendala terkait pembebasan lahan sepanjang 7 km, yang menyebabkan penyempitan jalan.
Dalam peninjauan yang berlangsung pada Jumat (10/01), Abdul Hadi didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB dari Kementerian PU.
Ia menyoroti kondisi jalan yang seharusnya memiliki lebar 7 meter namun pada beberapa titik hanya memiliki lebar sekitar 4,5 meter akibat kendala lahan. Selain itu, terdapat kebutuhan pembangunan tujuh jembatan di sepanjang jalur tersebut yang masih harus diselesaikan.
Abdul Hadi menyampaikan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembebasan lahan agar pembangunan dapat dilanjutkan dan dianggarkan pada tahun mendatang.
“Saya berharap pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lombok Utara, dapat mempercepat proses pembebasan lahan. Dengan begitu, pembangunan jalan nasional ini bisa selesai sepenuhnya dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Politisi PKS asal Lombok ini.
Sebagai Wakil Rakyat di DPR RI yang bertugas di Komisi V, Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk menjadi fasilitator antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Utara.
Ia optimis bahwa infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membawa kesejahteraan bagi warga Pulau Lombok.
“Infrastruktur jalan yang baik merupakan kunci untuk mempercepat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami di Komisi V DPR RI akan terus mendorong alokasi anggaran untuk memastikan pembangunan jalan ini selesai tepat waktu dengan batuan sinergitas dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Abdul Hadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk bekerja sama demi kelancaran proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.