Makassar (19/12) — Anggota Komisi XIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia mendukung transparansi seleksi anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selain menepis isu nepotisme pada proses rekrutmen yang selama ini berkembang di tengah publik. Menurut Meity, upaya tersebut juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap seleksi nasional anggota Paskibraka.
“Proses ini bisa meningkatkan kepercayaan publik sehingga partisipasi dari putra dan putri terbaik bangsa kita juga bisa lebih tinggi. Seleksi ini menggunakan aplikasi dengan sistem terbuka, dan bisa diakses oleh anak-anak bangsa dari daerah manapun,” jelasnya.
Meity menyampaikan dukungannya tersebut dalam kunjungannya ke kantor BPIP, Rabu (18/12/2024).
Ia juga menambahkan, dalam upaya ini, BPIP telah memberikan contoh sebagai lembaga yang dipercaya dalam pembinaan ideologi Pancasila.
“Mekanisme ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke dua dan sila ke lima. Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau anak petani, nelayan, anak pejabat, anak pengusaha. Semua memiliki akses yang sama,” ungkapnya.
Menjaga Keberagaman, Bukan Keseragaman
Selain rekrutmen, Meity dan anggota BPIP juga membincangkan sejumlah persoalan terkait Paskibraka lainnya. Diantaranya maksimalisasi potensi alumni Paskibraka yang dibina dalam program Pandu Ibu Indonesia Berpancasila oleh BPIP, dan peran pemerintah daerah dalam hal ini, Sekertaris Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dalam pertemuan tersebut, lahir pula usulan dimasukkannya kembali kurikulum Pancasila yang telah disusun BPIP dalam pembinaan moral dan karakter siswa anggota Paskibraka.
Meity pun mendukung usulan tersebut. Namun, ia memberikan catatan, bahwa kurikulum BPIP idealnya tidak memaksakan tafsir personal dan melakukan penyeragaman seperti kasus buka jilbab pada Peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2024 lalu.
“Pancasila menjaga keberagaman, bukan keseragaman. Apalagi terkait cara berpakaian seperti yang terjadi pada 17 Agustus 2024.”
“Dalam Islam misalnya, mayoritas mengakui jilbab adalah bentuk pengejewantahan nilai-nilai agama sebagaimana dijamin dalam sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa,” pungkasnya.