Surabaya (10/12) — Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Hal itu disampaikan Abdul Hadi dalam dalam kunjungan kerja Komisi V terkait Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Nataru 2024/2025 di Provinsi Jawa Timur.
Abdul Hadi menyoroti perlunya kewaspadaan ekstra terhadap potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia, termasuk risiko bencana tanah longsor.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait harus mengambil langkah antisipasi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan ini, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kepala BMKG telah mengingatkan bahwa Desember 2024 merupakan puncak musim hujan, ditambah dengan fenomena La Niña yang meningkatkan potensi curah hujan hingga 20-40%. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi V beberapa waktu yang lalu,” ujar Abdul Hadi.
Abdul Hadi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesiapan menghadapi libur Nataru tahun ini, yang diprediksi akan melibatkan pergerakan hingga 110 juta orang secara nasional. Ia menghimbau pemerintah melakukan langkah strategis antara lain adanya penguatan sistem peringatan dini.
“Kami menghimbau agar Informasi cuaca ekstrem harus tersosialisasikan secara efektif kepada masyarakat, baik melalui aplikasi daring maupun rambu-rambu jalan. Koordinasi dengan BMKG, Korlantas, dan lembaga terkait sangat penting untuk memberikan peringatan dini kepada pengendara, Selain itu pemerintah harus memastikan kemantapan jalan secara maksimal, menambah fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dan menyiapkan peralatan tanggap bencana, seperti alat berat di lokasi rawan longsor dan banjir. Saat ini, ada 550 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi, dan perlengkapan penanganan darurat harus siap di lokasi tersebut,” ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.
Abdul Hadi juga menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi seperti Kemenhub, KemenPU, BMKG, Basarnas, dan Korlantas untuk memastikan pelaksanaan SOP tanggap bencana dan pelayanan transportasi yang efektif.
“Kami juga meminta agar regulasi transportasi diperketat, termasuk penghentian arus lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan saat cuaca buruk, untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang sering terjadi akibat curah hujan tinggi,” jelasnya
Dalam kesempatan itu juga Abdul Hadi berharap ada perhatian khusus untuk Pulau Lombok, dengan topografinya yang berbukit, sangat rentan terhadap tanah longsor.
Abdul Hadi meminta pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus pada titik-titik rawan bencana di Lombok Timur, Lombok Barat, dan wilayah lainnya.
“Kesiapan infrastruktur, alat berat, dan dukungan logistik harus dipastikan optimal untuk melindungi masyarakat,” tambahnya.