Jakarta (05/12) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pupuk bersubsidi untuk menjamin manfaatnya tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen vital untuk mendukung produktivitas petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
“Petani kecil sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil panen. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan seperti data penerima yang tidak akurat, distribusi yang tidak efisien, hingga regulasi yang tumpang tindih,” ujar Saadiah dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (04/12/2024).
Saadiah menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi sebagai solusi untuk memperbaiki rantai distribusi dan meminimalkan penyimpangan.
Dengan teknologi digital, pemerintah dapat memantau penyaluran pupuk secara real-time, memastikan transparansi, serta mempermudah petani dalam mengakses pupuk.
“Digitalisasi adalah langkah maju yang harus diambil segera. Sistem berbasis teknologi dapat memastikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan data valid. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dengan adanya rekam jejak digital,” jelasnya.
Selain digitalisasi, Saadiah menilai regulasi terkait pupuk bersubsidi sering kali menjadi kendala bagi petani. Banyak aturan yang dianggap terlalu kompleks, sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tepat waktu.
“Penyederhanaan regulasi sangat mendesak dilakukan. Kebijakan yang tumpang tindih hanya akan memperlambat akses petani terhadap pupuk, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Regulasi harus dirancang sederhana namun tetap akuntabel,” katanya.
Menurut Saadiah, pemerintah perlu menyusun regulasi yang berorientasi pada kebutuhan petani di lapangan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, distributor, hingga pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Saadiah menekankan pentingnya validasi data petani sebagai langkah awal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Data yang akurat akan memastikan alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Validasi data harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi aktif bagi petani untuk memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” ungkap Saadiah.
Anggota DPR RI Dapil Maluku tersebut menegaskan bahwa Fraksi PKS berkomitmen untuk mengawal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini agar memberikan manfaat nyata bagi petani.
“Kami akan terus mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi digitalisasi, penyederhanaan regulasi, dan evaluasi kebijakan pupuk bersubsidi. Semua ini demi memastikan petani Indonesia sejahtera,” pungkasnya.
Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, menurut Saadiah, tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan pencapaian ketahanan pangan nasional.