Jakarta (03/12) — Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan aspirasi dan audiensi dari Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) di Ruang Rapat F-PKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa (03/12/2024). Perwakilan aspirator diterima secara langsung oleh Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI dan Tenaga Ahli Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS.

Dalam pertemuan ini, para perwakilan JPPN menyampaikan sejumlah permasalahan pelik yang selalu dialami petani dalam berproduksi. Kondisi ini tentu tak sejalan dengan visi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu menggapai swasembada pangan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

“Beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kita akan swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Padahal, fakta di lapangan saat ini, masih sangat banyak hambatan dan tantangan yang dialami petani dan tak kunjung teratasi, khususnya soal praktik impor pangan yang masih terus berlangsung, kepemilikan lahan yang rendah, ketersediaan pupuk yang tak memadai, dan kepastian harga jual dari setiap hasil produk yang tak menentu”, ungkap salah satu perwakilan aspirator.

“Mayoritas petani kita hari ini hanya mempunyai lahan kurang dari 0,5 hektar. Sebagian dari mereka pun bekerja sebagai buruh tani, pekerja di lahan pertanian, atau penyewa tanah, tidak memiliki tanah. Kami mendorong Pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan lahan dan tanah negara, seperti tanah terlantar dan tanah bekas HGU, untuk digunakan oleh petani dalam rangka mendukung program swasembada pangan”, ungkap perwakilan JPPN lain.

Berdasar pada masalah-masalah tersebut, JPPN menyampaikan lima tuntutan para petani yang mereka sebut sebagai “Panca Tura” kepada Fraksi PKS DPR RI agar dapat disampaikan dan diperjuangkan di Komisi IV dan mitra-mitra terkait di pemerintahan, khususnya Kementerian Pertanian dan Bulog.

“Pertama, tindak tegas setiap orang yg menghalangi swasembada pangan berkelanjutan dan sehat. Kedua, tingkatkan kesejahteraan petani dan keluarga, salah satunya dengan menghapus pajak bumi dan bangunan untuk lahan pertanian. Ketiga, berikan subsidi pupuk organik kepada petani. Keempat, terjaminnya kepastian harga dari setiap produk petani dan wajib diserap oleh Bulog. Kelima, berikan hak kepada para petani untuk mengelola tanah-tanah negara, khususnya tanah yg terlantar”, ungkap pimpinan JPPN.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tenaga Ahli Komisi IV Fraksi PKS, Aditya, menyatakan akan menyampaikan harapan, masukan, dan tuntutan petani tersebut kepada Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS.

“Semua masukan-masukan yang sudah disampaikan tadi, sudah kami catat dengan baik. InsyaAllah, kami pastikan akan diteruskan kepada Anggota DPR F-PKS untuk nantinya ditindaklanjuti lebih jauh bersama mitra-mitra kami di Komisi IV”, ujar Aditya.

Lebih lanjut, ia pun meminta dukungan dan kolaborasi dari JPPN, khususnya dalam memberikan data-data yang akurat dan solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan petani dan mendorong swasembada pangan.

“Kami sangat terbuka dan siap untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk JPNN. Oleh sebab itu, ke depan, kami mendorong agar diskusi interaktif dan konstruktif terkait pembangunan sektor pertanian ini terus dilakukan. Fraksi PKS, secara kelembagaan, senantiasa berkomitmen untuk membela kepentingan para petani lokal, mendorong peningkatan kesejahteraan petani, di saat yang sama mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah”, pungkasnya mengakhiri.