Jakarta (30/11) — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, meminta keterlibatan Kemhan-TNI berkoordinasi dengan Kemkomdigi dan BSSN dalam menyelesaikan persoalan Judi Online (Judol) sebagai wujud menjaga pertahanan negara.
“Saya harap dengan harapan sangat kuat, judi online ini dipandang dalam konteks pertahanan negara, jika tidak diseriusi untuk diselesaikan dampaknya pada pelemahan bangsa, bisa dibayangkan generasi muda kita kedepan mentalitasnya hancur disebabkan judi online. Oleh karena itu, saya meminta keterlibatan Kemenhan-TNI untuk ikut menyelesaikan persoalan Judi Online ini. Cara pandangnya bukan digital atau ekonomi, tetapi cara padang pertahanan negara. Dalam pandangan saya pertahanan negara kita bisa bermasalah dikemudian hari disebabkan SDM kita hancur akibat Judi Online, saat ini sudah menyerang anak-anak sekolah dan anak-anak muda kita,” tegas Aher.
Lebih lanjut, Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menyampaikan bahwa posisi dan wibawa bangsa kita dalam konteks keamanan laut yaitu dengan menguatkan BAKAMLA sebagai coast guard Indonesia, bahkan sampai saat ini BAKAMLA belum diakui negara-negara lain sebagai coast guard Indonesia.
Oleh karena itu, perlu diselesaikan dan disetarakan agar BAKAMLA bisa dianggap sebagai Coast Guard Indonesia, sehingga bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Coast Guard negara-negara lain.
“Dalam konteks pertahanan negara terkait posisi dan wibawa bangsa kita dalam konteks keamanan laut, sejauh ini BAKAMLA belum diakui oleh negara-negara lain sebagai coast guard Indonesia. Maka kita berharap posisi BAKAMLA perlu disetarakan dengan coast guard, sehingga bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Coast Guard negara-negara lain,” jelas Kang Aher.
Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini juga mendorong penguatan kelembagaan atau merevitalisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) agar menjadi Dewan Kemananan Nasional (Wankannas) atau di dunia internasional lebih dikenal sebagai national security council.
Sampai saat ini wantannas belum di akui internasional sebagai national security council. Oleh karena itu, revitaslisasi wantannas menjadi wankannas adalah hal penting agar bisa di akui dunia sebagai national security council.
“Kita di Komis I juga berharap agar disegerakan revitalisasi wantannas menjadi wankannas sebagai national security council kita. Sehingga posisi wankannas bisa diakui dunia internasional sebagai national security council. Karena sampai saat ini belum di akui dunia internasional,” ungkap Pelaksana Harian (PLH) Presiden DPP PKS.
Kang Aher menyoroti politik internasional dibawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto dengan prinsip ‘Good Neihgbor Policy’ atau ‘Thousand Friends and Zero enemy’ sudah terlihat ketika TNI kita mengadakan latihan militer bersama Rusia dan Cina serta latihan militer bersama Amerika Serikat.
Oleh karena itu, tidak ada persoalan posisi kita berjarak sama dengan negara manapun. Terakhir, perlu kejelasan terkait join statement antara Indonesia dan Cina terkait persoalan Laut Cina Selatan dan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) Indonesia.
“Kita sangat mendukung prinsip politik Internasional Indonesia dibawah presiden prabowo berteman dengan negara manapun. Setidaknya beberapa waktu lalu TNI kita latihan militer bersama Rusia dan Cina serta TNI kita latihan militer bersama Amerika Serikat. Menurut saya tidak ada persoalan kita mengambil jarak yang sama dengan negara manapun. Terkait join statement antara presiden prabowo dan presiden Xi Jinping terkait Laut Cina Selatan menjadi sorotan bahkan kritikan karena terkait dengan ZEE kita dan nine dash line Cina. Perlu kejelasan dalam konteks pertahanan Indonesia ini,” tanya Kang Aher.