Jakarta (20/11) — Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyoroti beberapa persoalan yang sering muncul dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumber, Bengkulu dan Bangka Belitung).
Dalam pertemuan antara Komisi II dengan Wakil Mentri Dalam Negeri Arya Bima dan para PJS gubernur serta bupati walikota se Sumatera Bagian Selatan pada Selasa (19/11/2024), Aus membuka pemaparannya dengan sebuah pantun.
“Bunga dahlia tepi telaga.
Sungguh sedap dipandang mata.
Setiap suara dalam Pilkada sangat berharga.
Untuk majukan kota dan propinsi tercinta,” ucapnya.
Kemudian Aus menyebut beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada Sumbagsel. Yang pertama adalah masalah logistik dan infrastruktur.
“Pengadaan logistik sering menghadapi kendala seperti gagal lelang, keterbatasan anggaran, dan kurangnya penyedia barang, yang dapat mempengaruhi jumlah logistik yang tersedia untuk pemungutan suara,” katanya.
Yang berikutnya adalah ketidaksesuaian data pemilih yang merupakan pintu masuk kecurangan.
“Terdapat kasus di mana jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah yang diterima, serta pemilih yang tidak terdaftar di TPS yang telah ditentukan tetapi tetap memilih menggunakan KTP di TPS lain,” ungkap Aus.
Kesiapan teknologi informasi adalah hal ketiga yang perlu diperhatikan. Keterlambatan dalam persiapan sistem informasi dapat menghambat proses penghitungan dan pelaporan hasil pemilu.
Yang keempat, pengawasan dan netralitas ASN. “Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye dan pemungutan suara adalah tantangan signifikan,” Aus mewanti-wanti.
Upaya untuk mendeklarasikan netralitas ASN dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Keamanan selama pelaksanaan Pilkada juga menjadi isu penting yang kelima. Koordinasi antara berbagai lembaga keamanan, seperti TNI dan Polri, diperlukan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah kerawanan yang tidak diinginkan.
Yang ke-enam adalah pemberitaan dan penyiaran yang tidak berimbang. Selama masa kampanye, terdapat potensi masalah terkait pemberitaan yang tidak berimbang di media massa. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan.
Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap para penyelenggara agar benar-benar merealisasikan LUBERJURDIL sebagai asas Pilkada.
“Dengan memperhatikan dan mengantisipasi permasalahan ini, penyelenggara Pilkada di Sumatera Bagian Selatan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul, sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan adil,” tutur Aus.
Mengakhiri pemaparannya, anggota Fraksi PKS itu pun kembali melontarkan sebuah pantun.
“Bukan pil sembarang pil.
Pilkada bukan pilkabe bukan pilkoplo.
Lewat pilkada para pemimpin terbaik bisa tampil.
Jangan sampai rakyat melongo.”