Jakarta (18/11) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) dalam mendukung target swasembada energi dan transisi menuju energi bersih.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPH Migas di Gedung Nusantara I DPR RI (18/11/2024).
Rapat tersebut membahas Progres dan evaluasi pelaksanaan program Tahun 2024 dan Program strategis Tahun 2025 termasuk penguatan peran jargas sebagai solusi energi ramah lingkungan.
“Jargas adalah solusi nyata untuk menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat. Dengan mengurangi ketergantungan pada LPG impor, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mempercepat transisi energi nasional,” ujar Muh Haris.
Menurut data Kementerian ESDM, hingga 2024 telah terbangun 829.608 sambungan rumah tangga (SR) jargas yang tersebar di 17 provinsi, 65 kabupaten/kota. Namun, cakupan ini baru melayani sebagian kecil kebutuhan domestik.
Muh Haris mendorong percepatan pengembangan jargas dengan target penambahan 10 juta SR pada 2030.
“Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperluas jaringan jargas, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum memiliki akses energi terjangkau,” tegasnya.
Jargas memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dengan menghemat pengeluaran rumah tangga hingga Rp25.000 per bulan dibandingkan penggunaan LPG, sekaligus mengurangi ketergantungan impor LPG yang membebani keuangan negara.
Selain itu, jargas mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti LPG dan kayu bakar. Sebagai energi bersih, jargas mendorong peralihan ke pola konsumsi energi yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan target transisi energi dan keberlanjutan di Indonesia.
“Jargas memberikan dampak nyata, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Ini adalah langkah konkret menuju keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Politisi PKS ini.
Muh Haris mengakui tantangan pembangunan jargas, termasuk keterbatasan infrastruktur pipa gas dan biaya investasi awal yang tinggi. Ia menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kendala ini, termasuk kemitraan dengan swasta dalam pendanaan dan inovasi teknologi.
“Percepatan pembangunan jargas harus menjadi prioritas nasional. Ini tidak hanya tentang efisiensi energi, tetapi juga tentang memastikan Indonesia siap menghadapi era energi bersih,” pungkasnya.