Jakarta (14/11) — Wakil Ketua Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan pentingnya dukungan terhadap Kejaksaan Agung dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih, humanis, dan transparan, sesuai dengan rencana strategis Kejaksaan 2025-2029.
Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Rabu, (13/11/2024).
Adang menyatakan bahwa Komisi III DPR RI berkomitmen untuk memastikan Kejaksaan Agung mampu menangani perkara dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan keadilan.
“Kami mendorong Kejaksaan Agung untuk memperbaiki kualitas penanganan perkara, sehingga tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian keuangan negara,” ujar Adang.
Selain itu, Adang juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap struktur organisasi dan sumber daya manusia di Kejaksaan Agung.
“Kami berharap adanya pengaturan yang lebih objektif dan terukur dalam penempatan jaksa, agar mereka bekerja sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi, mendukung responsivitas serta akuntabilitas kinerja,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI turut memberikan dukungan penuh kepada Jaksa Agung untuk menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif, yang memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perkara.
“Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan proses penegakan hukum yang lebih seimbang dan mendekatkan hukum pada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Adang, penerapan keadilan yang humanis sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
“Restoratif bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal bagaimana hukum bisa membawa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.