Jakarta (14/11) — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan, mengapresiasi rencana Program 100 Hari Kerja Bakamla RI dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
“Terkait dengan program 100 Hari Kerja Bakamla RI, kita di komisi I DPR RI meminta agar Bakamla RI terus memperkuat postur dan kekuatan Bakamla RI sebagai embrio coast guard Indonesia,” tegas kang Aher usai rapat dengan pendapat dengan Bakamla RI di gedung senayan MPR/DPR/DPD RI.
Lebih lanjut, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jabar II ini menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting rekomendasi Komisi I DPR RI dalam program 100 hari kerja Bakamla RI yaitu mengintensifkan fungsi koordinasi antar instansi terkait dalam operasi keamanan laut; memperkuat kemampuan dalam deteksi dini atas ancaman keamanan dan penegakan hukum di laut termasuk namun tidak terbatas pada kejahatan narkotika, penyelundupan pasir laut, human trafficking, dan lain-lain; memperjelas tugas dan fungsi pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala); meningkatkan operasi pengamanan laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara; serta melakukan akselerasi pengadaan kantor Markas Besar Bakamla RI.
“Kami di Komisi I DPR RI meminta Bakamla RI untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan dari Komisi I DPR RI dalam pelaksanaan program 100 Hari Kerja Bakamla RI,” ungkap Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini ketika diwawancara awak media.
Terakhir, Kang Aher menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan Bakamla RI sebagai embrio coast guard Indonesia dari aspek regulasi dan anggaran, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Bakamla RI dan Kementerian/Lembaga terkait dalam keamanan laut.
Selain itu, Komisi I DPR RI mendukung RUU Keamanan Laut menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dan mendorong Bakamla untuk mengintensifkan koordinasi dan komunikasi di internal pemerintah agar menjadi RUU prioritas Pemerintah.
“Kita akan mendukung penguatan regulasi Bakamla RI sebagai RUU prioritas dalam prolegnas tahun 2025. Sedangkan terkait anggaran Bakamla RI, kita akan melakukan Raker/RDP dengan lembaga terkait dalam keamanan laut,” tutup Pelaksana Harian (PLH) Presiden DPP PKS mengakhiri wawancara.