Jakarta (13/11) — Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Heryawan, memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bakamla RI dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, pembajakan, dan perlindungan lingkungan laut.
“Kita dukung penuh upaya untuk memperkuat keberadaan Bakamla dalam menjaga wilayah laut NKRI.” Ujar Kang Aher usai rapat kerja dengan BAKAMLA RI di gedung senayan MPR/DPR/DPD RI.
Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jabar II ini juga mengungkapan bahwa Beberapa isu terkini sedang dihadapi Bakamla RI yaitu berfokus pada penegakan hukum dan keamanan di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara.
Bahkan baru-baru ini Bakamla RI terlibat dalam pengusiran kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki wilayah tersebut, seiring dengan meningkatnya ketegangan atas pelanggaran wilayah.
“Dalam merespon kejadian baru-baru ini ketika kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki wilayah Natuna, BAKAMLA RI memperkuat patroli gabungan dengan lembaga seperti TNI AL, Ditpolairud, serta lembaga keamanan laut dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.” Ungkap Pelaksana Harian (PLH) Presiden DPP PKS ini.
Selain itu, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa tantangan utama Bakamla RI saat ini adalah keterbatasan anggaran dan armada patroli, efeknya mengurangi efektivitas operasi di laut.
Akan tetapi, walaupun di tengah keterbatasan anggaran, BAKAMLA RI tetap aktif melakukan koordinasi dan patroli gabungan untuk mengamankan perairan Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah operasi kerja sama dengan coast guard Malaysia menangkap supertanker Iran dicurigai melakukan ‘transshipment’ ilegal di ZEE Indonesia.
“Perlu di apresiasi di tengah minimnya anggaran, baru-baru ini BAKAMLA RI bekerjasama dengan coast guard Malaysia menangkap supertanker Iran dicurigai melakukan transshipment ilegal di ZEE Indonesia,” demikian tutup kang Aher mengkahiri wawancara.