Surabaya (13/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia, melakukan kunjungan kerja (Kunker) perdananya ke Kantor Imigrasi Surabaya. Dalam kunjungannya, Meity mengajukan sejumlah pertanyaan guna mendapatkan data awal terkait tugas dan fungsi keimigrasian.
“Saya mempertanyakan proses pengawasan lalulintas orang asing yang masuk dan keluar dari Indonesia. Penataan kelembagaan dan SDM setelah pemisahan Kementerian Hukum, HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Optimalisasi pelayanan di kantor keimigrasian, dan lain-lain,” terang Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan I ini.
Disamping itu, Meity juga mempertanyakan maksimalisasi pengawasan lalu lintas orang asing.
“Kehadiran warga negara asing memiliki pengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam negeri. Khusus bila dikaitkan dengan masalah perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang, terorisme hingga perdagangan orang,” tegasnya.
Meity berharap kunjungan kali ini bisa menjadi upaya preventif dalam mencegah WNA yang memiliki niat menyebarkan barang haram ke Indonesia.
“Harapan saya ini, bukan tanpa alasan. Sebelumnya, kita sudah melihat beberapa contoh kasus yang melibatkan warga negara asing dalam kasus kriminal Narkoba ini. Dari kelas bandar hingga produsen. Seperti yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu. Pelaku dari WNA menyulap rumah sebagai pusat produksi Narkoba. Miris sekali,” ungkap Meity.
Meity juga meminta para petugas imigrasi untuk lebih ketat dalam melakukan ‘screening’ pada pihak luar yang masuk ke Indonesia.
“Kami meminta agar pengawasan keimigrasian ditingkatkan untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi di masa akan datang. Dan, hal ini sejalan dengan kebijakan presiden yang beliau tegaskan dalam beberapa pidatonya di muka umum. Akan memberantas Narkoba,” jelasnya.
Sebelumnya Meity bersama rombongan melakukan perjalanan ke kota pahlawan dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota Komisi Tiga Belas yang membidangi reformasi regulasi dan Hak Asasi Manusia.
Kunjungan kerja spesifik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi ini mengusung tema ‘Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan’ yang berlangsung pada (06-08/11/2024).