Jakarta (13/11) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir, Ak menekankan bahwa pengelolaan tambang harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Pria yang akrab disapa Haji Jalal menegaskan bahwa aktivitas pertambangan harus diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi.
“Pengelolaan sumber daya tambang tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pengusaha. Semangatnya harus untuk kesejahteraan rakyat secara luas,” ujarnya.
Haji Jalal juga berharap agar Penyederhanaan Proses Perijinan untuk Pengusaha Kecil. Haji Jalal juga mengkritik persamaan perijinan antara pengusaha besar dan kecil yang dinilai memberatkan kelas menengah ke bawah.
“Proses perijinan untuk pengusaha tambang kecil harus disederhanakan. Saat ini peraturan disamaratakan, sehingga banyak penambang kecil kesulitan mengurus izin dan akhirnya beroperasi tanpa izin yang sah,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini justru memicu banyaknya illegal mining yang menjadi lahan subur bagi pungutan liar dan praktik korupsi.
Berikutnya, imbuh Haji Jalal, Pengawasan Diperketat meski Perijinan Disederhanakan
Selain penyederhanaan perijinan.
“Izin boleh dipermudah, tapi pengawasannya harus lebih ketat. Dengan pengawasan yang kuat, potensi pelanggaran dapat diminimalkan,” tegasnya.
Haji Jalal mendorong Kementerian ESDM untuk memiliki data potensi tambang yang akurat dan mutakhir agar tidak mudah dimanipulasi oleh oknum penambang atau investor nakal.
“Selama ini data yang dimiliki ESDM sering berbeda jauh dengan hasil eksplorasi dari perusahaan tambang. Ini harus dibenahi agar pengelolaan tambang lebih transparan dan akurat,” tambahnya.
Untuk menjamin pengawasan yang optimal, Haji Jalal mengusulkan pembentukan satuan kerja khusus serta penambahan jumlah Competent Person untuk semua jenis bahan galian, baik logam maupun non-logam.
“Hal ini dinilai penting untuk memastikan kompetensi dan integritas dalam setiap tahap pengelolaan tambang,” pungkasnya.
Menutup rapat, Haji Jalal menyoroti pentingnya perhatian khusus kepada penambang kecil dan penambang rakyat agar terlindungi dan terbina dengan baik.
“Para penambang kecil harus mendapatkan pembinaan dan aturan khusus agar terwadahi dalam sistem yang sah dan terhindar dari pelanggaran hukum,” ujarnya.
Dengan pembenahan perijinan dan pengawasan yang lebih ketat, Haji Jalal berharap industri pertambangan di Indonesia dapat berjalan secara lebih berkelanjutan dan membawa manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.