
Jakarta (05/11) — Merespons pailitnya raksasa tekstil Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mendesak agar DPR RI membuat regulasi yang menjiwai Nasionalisme Ekonomi yang diwariskan Bung Hatta.
“Kita harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan industri tekstil kita. Sritex sudah jadi korbannya. Nasionalisme Ekonomi yang diwariskan oleh Bung Hatta harus kembali pada periode ini dan terwujud di regulasi dan UU. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Kholid.
Hal itu diungkapkan Kholid saat menghadiri agenda Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (04/11) di Gedung Nusantara I, Senayan, yaitu RDPU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
Dalam rapat yang terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 itu, Kholid memaparkan bahwa saat ini lanskap ekonomi politik global sudah berubah, yaitu dari neoliberalisme ke resource nationalism.
Buktinya, kata Kholid, adalah kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap electric vehicles (EVs) dari China. Tahun ini, misalnya, presiden Biden menaikkan tarif EV buatan China dari 25% ke 100%.
“Ideologi negara-negara di dunia sudah berubah.Liberalisasi dan deregulasi ala washington consensus sudah obsolete atau usang. Lanskap baru international trade mengarah ke proteksionisme,” sambung anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI itu.
Menurutnya, China telah melakukan predatory pricing policy yang menghancurkan pasar domestik RI.
“Padahal di akhir abad ke-20 Nusantara pernah menjadi produsen gula paling top sedunia. Industri Tekstil RI di periode 1980-an sampai 90-an juga pernah jadi penyumbang devisa yang sangat besar,” demikian Kholid menjelaskan.
Kholid mendorong terbentuknya kebijakan yang bisa mencegah kejatuhan industri dan komoditas-komoditas strategis RI.
“Kalau kita sebagai anggota DPR RI diam saja mengetahui ini, kepada siapa lagi rakyat indonesia akan berharap,” serunya.