Jakarta (02/11) — Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PKS Aboebakar Alhabsy mengaku bersyukur atas rilis kajian yang disampaikan BRIN soal indeks Pelembagaan Partai Politik.
“Kami mengucap syukur atas rilis hasil kajian Tim Pusat Politik BRIN tentang Indeks Pelembagaan Partai Politik. Dimana pada riset tersebut PKS dinilai sebagai partai politik dengan kategori Pelembagaan Baik dengan nilai 88,65. Nilai merupakan nilai tertinggi di antara 9 partai politik yang dinilai,” ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe.
“Capaian ini tentunya sangat membanggakan untuk PKS, khususnya bagi saya sebagai Sekjend. Dimana Indeks Pelembagaan Partai Politik ini adalah alat ukur akademis pertama di Indonesia yang dibuat untuk mengukur tingkat kelembagaan partai politik di Indonesia,” tambahnya.
Hasil riset dari BRIN ini, lanjut Habib Aboe, tentunya juga menambah semangat untuk seluruh keluarga besar PKS.
“Karena riset tersebut membuktikan bahwa PKS sudah berada di jalur yang benar, sehingga PKS bisa menjadi partai politik yang memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kehidupan berpartai,” terang Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.
Tentunya, lanjut Habib Aboe, hasil Indeks Pelembagaan Partai Politik ini menjadi berkah buat PKS. Karena dapat meningkatkan daya saing partai dalam mendapatkan kepercayaan rakyat.
“Kami yakin hasil riset BRIN ini membuat masyarakat semakin percaya dan semakin sayang pada PKS. Disisi lain, dari Hasil kajian BRIN ini kami juga introspeksi diri. Banyak item masukan yang kami peroleh,” ujarnya.
Kedepan, lanjut Habib Aboe, pihaknya akan melakukan proses pelembagaan di internal PKS, hal ini perlu diperkuat dengan membangun sistem kepartaian melalui penyusunan dan penyepakatan peraturan-peraturan Partai. Langkah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kajian BRIN tersebut.
“Karenanya kami juga menyampaikan terima kasih kepada BRIN, yang secara tidak langsung membantu PKS melakukan monev. Yang tentunya akan mendorong kami untuk melakukan perbaikan ke depannya,” ungkap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.