Jakarta (01/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyoroti berbagai isu mendesak dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang menuntut perhatian serius, termasuk praktik korupsi, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memadai, dan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Aus Hidayat Nur menegaskan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah menjadi salah satu masalah paling mendesak. Maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai daerah menjadi sorotan serius, terutama menyangkut penyalahgunaan anggaran dan pengadaan barang yang tidak transparan.
“Korupsi di daerah menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Penting bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam mengatasi penyimpangan ini,” disampaikan Aus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Aus mendesak Kemendagri untuk segera mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih ketat serta menegakkan regulasi yang mendorong transparansi di tingkat daerah.
“Kami di DPR juga mendorong adanya audit berkala serta pengawasan terpadu terhadap kebijakan penganggaran daerah guna memastikan dana publik dimanfaatkan secara akuntabel,” tambahnya.
Selain masalah korupsi, kurangnya SDM berkualitas di pemerintahan daerah juga menjadi kendala besar dalam meningkatkan pelayanan publik.
Menurut Aus, masih banyak daerah yang kesulitan dalam mengelola pemerintahan secara efektif karena minimnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil di tingkat daerah.
“Meningkatkan kapasitas kepala daerah beserta jajaran mereka, termasuk SKPD, menjadi hal krusial. Kami berharap Kemendagri memiliki langkah-langkah nyata dalam upaya pengembangan SDM di daerah agar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujar Aus.
DPR RI, lanjutnya, juga siap bekerja sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lain dalam mendukung pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi para pemimpin dan pegawai pemerintahan daerah.
Meski memiliki otonomi, Aus menyoroti bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
“Ketergantungan ini menghambat kemandirian fiskal daerah, padahal daerah memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan,” paparnya.
Aus juga mengkritisi bahwa bantuan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk kebijakan maupun sumber daya, masih dirasa kurang mencukupi oleh pemerintah daerah. Ia mendesak Kemendagri agar memberikan dukungan yang lebih kuat dalam bentuk kebijakan pembiayaan, pengembangan kapasitas, serta pendampingan intensif.
“Sudah waktunya daerah didorong untuk bisa lebih mandiri secara fiskal dengan kebijakan pusat yang mendukung. Ini tidak hanya tentang dana, tetapi juga bagaimana Kemendagri memberikan pelatihan serta sumber daya yang memungkinkan daerah memaksimalkan potensi mereka,” tegas Aus.
Aus Hidayat Nur berharap Kemendagri bersama DPR RI dapat bersinergi dalam mendorong reformasi di pemerintahan daerah, baik melalui kebijakan antikorupsi, peningkatan kualitas SDM, maupun penguatan kemandirian fiskal daerah.
“Ini adalah momen krusial bagi pemerintahan daerah untuk bertransformasi, dan kami di DPR RI akan terus mendorong kebijakan yang menjadikan pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel, dan mandiri.” pungkas Aus