Jakarta (31/10) — Komisi V DPR RI melakukan Rapat Kerja perdana dengan Kementerian Pekerjaan Umum Kabinet Merah Putih Rabu, (30/10/2024). Rapat Kerja tersebut dihadri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Diana Kusumastuti berserta jajaran kementrian Pekerjaan Umum.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mengajukan beberapa usulan Pembangunan Infrastruktur yang merupakan aspirasi dari masyarakat NTB.
“Kami meminta percepatan pembangunan infrastruktur venue PON tahun 2028 akan di laksanakan di provinsi NTB dan NTT. Belajar dari pelaksanaan PON yang baru dilaksanakan di PON Aceh dan Sumut yang mendapatkan banyak catatan beberapa venue PON Aceh – Sumut tahun 2024 banyak meninggalkan persoalan terkait kualitas dan persiapan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian kita semua untuk mempersiapkan perencanaan lebih awal terutama oleh Kementerian PU di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini agar pelaksanaan PON 2028 bisa berjalan Sukses,” ungkap Legislator Fraksi PKS Dapil NTB 2 ini di Ruang Komisi V DPR RI (30/10/2024).
Selain menyoroti persoalan perencanaan PON 2028 Aleg dapil NTB 2 ini juga memberikan catatan pembangunan bendungan Meninting yang tidak kurun selesai sesuai target pekerjaannya.
“Awalnya bendungan ini akan di resmikan oleh presiden sebelumnya Bapak Jokowi namun karena kendala hingga menjelang akhir tahun 2024 belum juga selesai” terang Abdul Hadi.
Abdul Hadi juga mengajak Pimpinan Komisi V bersama Kementerian PU meninjau proses pembangunan Bendungan Meninting yang rencananya akan di resmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan Bendungan Meninting ini juga penting untuk kesejahteraan masyarakat terutama petani, keberadaan bendungan ini sangat strategis sebagai salah satu penunjang mandiri pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Terakhir yang menjadi usulan Masyarakat di NTB adalah agar upaya peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan jalan lingkar utara sebagai solusi pemecah ‘traffic’ yang terlalu padat di wilayah tengah pulau Lombok.
“Kehadiran jalan lingkar utara sangat layak untuk mengurai kepadatan ruas jalan Tengah”, ungkap polisi PKS ini.
Pembangunan jalan lingkar utara ini diharapkan direalisasikan dalam Tahun anggaran yang berikutnya.
“Kami Optimis pekerjaan jalan lingkar utara ini bisa direalisasikan dalam anggaran kementerian berikutnya,” tutup Abdul Hadi.