Jakarta (25/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menanggapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai alasannya membentuk Badan baru BPPIK dalam pemerintahannya.

“Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk memonitor semua proyek yang kita akan lancarkan,” ujar Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pernyataan Presiden Prabowo di atas, kata Junaidi, memberikan pesan yang sangat kuat bahwa Presiden ingin memastikan seluruh program pembangunan mampu mencapai Visi-Misi Presiden dan ter-deliver dengan baik bagi kepentingan rakyat Indonesia.

“Dengan kata lain, BPPIK menjadi mata dan telinga Presiden atas pelaksanaan pembangunan di Indonesia,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II ini.

BPPIK, lanjut Junaidi, sebagai Badan baru dapat mengoptimalkan peran lembaga pengawasan lain yang existing dan independen terhadap Kementerian/Lembaga/Daerah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tentunya format kerja dan cara optimalisasi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan BPPIK untuk menghindari potensi permasalahan tumpang tindih dengan Badan atau Lembaga yang memiliki irisan atau kemiripan tugas pokok dan fungsi pengendalian/pengawasan,’” terang Junaidi selaku Anggota Komisi XI DPR RI.

Dengan demikian, imbuhnya, optimalisasi peran BPKP oleh BPPIK diharapkan dapat meminimalisir permasalahan kelembagaan yang sangat mungkin dihadapi BPPIK sebagai lembaga baru. Terutama terkait dengan mempersiapkan sumber daya manusia dengan pengetahuan yang handal dan metode kerja yang bersesuaian dengan tupoksi lembaga yang telah ditetapkan.

Hal yang tidak kalah penting disampaikan Junaidi adalah mengenai efektivitas kerja BPPIK yang sejatinya harus menjadi mitra kerja yang seimbang bagi Badan dan Lembaga Pemerintah lainnya dalam menilai sejauh mana kemanfaatan program pembangunan bagi masyarakat dengan memotret proses sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

“Semoga pandangan ini menjadi kontribusi positif untuk BPPIK yang diharapkan menjadi ‘Dirijen’ dalam pengendalian pembangunan. Khususnya dalam momentum satu bulan ke depan ini pemerintahan Presiden Prabowo sedang fokus menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi organisasi pemerintahan yang dipimpinnya,” ungkap Junaidi.