Jakarta (24/10) — Sehari setelah ditetapkan di Komisi II DPR RI, Rumah Aspirasi Rahmat Saleh langsung didatangi satu keluarga besar yang diduga menjadi korban mafia tanah.
Mereka mendatangi Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 itu yang berlokasi di Kawasan Kebagusan, Pasar Baru, Jakarta, Rabu (23/10).
Kedatangan mereka mengadukan nasib tanah mereka yang merasa dicurangi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.
“Berdasarkan pengaduan beliau, mereka merasa dicurangi atas Keputusan surat HGB (Hak Guna Bangunan) yang dikeluarkan BPN Jakarta Selatan. Padahal, menurut keterangannya, mereka memiliki sertifikat tanah dengan beberapa bukti terlampir,” kata Rahmat usai menerima aduan tersebut.
Rahmat pun berjanji akan membahas aspirasi ini dalam rapat komisi II.
“Laporan akan kita tujukan ke BPN Jakarta Selatan, dan tembusan kepada Menteri ATR/BPN,” kata Rahmat.
Selain itu sebagai Anggota Komisi II DPR, salah satunya fungsinya adalah soal pertanahan, Rahmat juga menekankan akan memperjuangkan nasib Masyarakat yang terlibat dengan oknum mafia tanah.
“Pastinya, ini sejalan dengan pemerintahan, dan aspirasi masyarakat. Apa-apa yang menjadi persoalan masyarakat, insya allah akan kita perjuangkan,” tegasnya.
Sementara itu, pemberantasan mafia tanah ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dimana, dia ingin terus bergerak dalam memerangi mafia tanah yang ada di Indonesia.
Menurutnya cara paling efektif menyelesaikan masalah mafia tanah adalah dengan menindak tegas oknum-oknum paling kuat pada jaringan kejahatan tersebut yakni paling dalamnya.
“Menurut saya, kata kunci pemberantasan mafia tanah itu selain dari (pihak) luar, kata kunci paling (penting) ada dari dalam. Mau mafianya banyak apa pun, kalau di dalam nggak melayani (memulai), nggak akan terjadi,” kata Nusron seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri ATR/PBN, Senin (21/10/2024) lalu.
Nusron menyatakan, sumber masalah munculnya mafia tanah itu tiga faktor, yakni dari pihak luar, dalam, dan yang berada di tengah-tengahnya.