Jakarta (20/10) — Pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, menggugah Anggota DDPR RI asal Maluku, Saadiah Uluputty untuk memberikan pandangannya terkait agenda hilirisasi yang juga sering disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada beberapa kesempatan.
Menurutnya, hilirisasi sudah menjadi slogan yang digaungkan, namun dalam implementasinya, rakyat sering kali menjadi pihak yang menderita.
“Masyarakat adat telah melakukan tarian kesedihan di depan Istana Merdeka. Mereka menyuarakan penderitaan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Oleh sebab itu, dengan sisa-sisa kepercayaan yang masih ada, saya berharap pemerintahan yang baru, kali ini dapat melakukan hilirisasi untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya segelintir orang,” tegas Saadiah Uluputty.
Politisi PKS ini menyoroti pentingnya hilirisasi yang inklusif, termasuk dalam sektor kemaritiman.
Selama lima tahun terakhir, menurut Saadiah, tidak ada gairah dari pihak eksekutif untuk mengembangkan sektor kemaritiman dengan benar. Kebijakan-kebijakan yang diambil lebih banyak menguntungkan perusahaan besar, sementara nelayan lokal sering kali terabaikan.
“Kita bisa lihat dari kebijakan penangkapan terukur yang lebih menguntungkan kapal asing berukuran 60-200 GT. Kebijakan ini jelas merugikan nelayan-nelayan kecil kita. Mereka seolah-olah dibiarkan terpinggirkan di tanah airnya sendiri,” ungkap anggota FPKS ini.
Saadiah Uluputty menegaskan bahwa pemerintah harus merefleksikan diri dalam pengelolaan sektor maritim. Menurutnya, kebijakan harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal yang selama ini menjadi ujung tombak sektor kemaritiman Indonesia.
Sebagai wakil rakyat dari daerah kepulauan, Saadiah berharap pemerintah ke depan dapat lebih memperhatikan nasib nelayan lokal dan komunitas masyarakat adat dalam kebijakan hilirisasi, sehingga Indonesia dapat meraih kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Jika hilirisasi adalah jalan yang tepat, silakan dilanjutkan. Tapi harus dengan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat lokal. Jangan biarkan mereka terjajah di negeri sendiri oleh kepentingan asing atau korporasi besar. Demikianlah harapan ini saya sampaikan, dengan keyakinan bahwa di bawah pemerintahan yang baru, sektor maritim Indonesia akan bergerak menuju arah yang lebih baik, lebih berkeadilan, dan lebih berpihak kepada rakyat,” tutup Saadiah Uluputty.