Jakarta (18/10) — Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyebutkan telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat untuk penerbangan dari dan ke Bali, dimana harga tiket ini turun di hari-hari hari tertentu.
Dirut Garuda Indonesia ini juga mengatakan akan dilakukan penurunan harga untuk tujuan destinasi lain namun masih akan menunggu waktu yang tepat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa harga tiket Garuda Indonesia destinasi Bali telah turun 45% yaitu di kisaran Rp1,4 juta hingga Rp1,6 yang tadinya berkisar Rp 3 juta.
Namun senada dengan Dirut Garuda Indonesia, Sandiaga mengatakan, tiket pesawat bergerak dinamis terutama di jam-jam penerbangan tertentu yang menjadi favorit penumpang.
Menanggapi hal ini Anggota DPR RI, Dapil Nusa Tenggara Barat II, Abdul Hadi, SE. MM. berharap pemerintah kedepan yang akan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subiyanto dapat mempertahankan dan memperluas cakupan harga tiket pesawat murah untuk semua destinasi di tanah air.
Hal itu diungkapkan Abdul Hadi di Gedung DPR RI Senayan (Kamis, 17/10/2024), “Kami sangat berharap dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo, pemerintah ke depan dapat mempertahankan dan memperluas cakupan harga tiket pesawat murah untuk semua destinasi di tanah air. Oleh sebab itu kami menghimbau agar koordinasi dan komunikasi antar sektor bisa dijalin dengan lebih baik karena persoalan harga tiket ini harus diselesaikan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari sektor Perhubungan sebagai regulator, ESDM, Keuangan, BUMN, Perdagangan, Perindustrian dan Persaingan usaha, serta tidak lupa juga melibatkan pelaku operator penerbangan, selain itu juga DPR RI sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan perlu terlibat. Semuanya perlu duduk bersama guna mempercepat langkah-langkah kongkrit dalam menurunkan dan memperluas cakupan harga tiket pesawat murah ke semua destinasi di tanah air yang saat ini sudah mulai membuahkan hasil.”
Menurut Abdul Hadi ada beberapa faktor yang membentuk struktur komponen harga tiket pesawat. Para stakeholder harus menelusuri komponen-komponen mana saja yang tinggi, kemudian dicari penyebabnya lalu dicarikan jalan keluar agar komponen tersebut bisa menjadi lebih murah. “ Pemerintah dan seluruh stake holder harus duduk bersama mengurai komponen mana saja yang tinggi, misalnya harga Avtur yang dinilai tinggi di banding negara lain, dimana selama ini masih disuplay oleh Pertamina saja, apakah perlu diberikan ijin perusahaan lainya untuk mensuplay avtur sehingga harga bisa lebih kompetitif. Selain itu pihak maskapai juga selama ini mengeluhkan tentang bea masuk komponen perbaikan pesawat, mungkin solusinya perlu ada insentif pengurangan bea masuk komponen service pesawat, sehingga masakapai tidak perlu keluar negeri untuk melakukan perawatan pesawat. Termasuk komponen biaya parkir, take off dan landing pesawat, biaya navigasi semuanya perlu juga ditinjau apakah tinggi atau tidak, disamping itu pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur dan pelayanan bandara yang merata dan lebih baik di seluruh wilayah Indonesia. Intinya kita semua harus transparan sehingga bisa kita tekan biaya tiket pesawat,” urai politisi senior PKS asal Lombok ini.
Selain komponen biaya tiket, menurut anggota DPR RI yang baru dilantik 1 Oktober 2024 lalu ini, pemerintah juga perlu memperhatikan terkait kartel harga tiket pesawat, apakah ditemukan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merugikan konsumen atau tidak, pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu menyelidiki hal ini.
“Pemerintah juga harus ketat mengawasi terkait adanya permainan kartel tiket pesawat yang merugikan konsumen, selain itu pemerintah juga perlu mendorong adanya operator maskapai yang lebih banyak sehingga terjadi persaingan yang sehat yang bisa menjadi faktor penurunan harga tiket.
Namun demikian dengan adanya persaingan ini, kami mengharapkan Pemerintah tetap mengawasi tingkat keselamatan dan keamanan bagi penumpang pesawat. Jangan sampai dengan adanya persaingan, harga tiket pesawat kemudian bisa turun namun mempertaruhkan aspek keselamatan dan keamanan ,” jelas Abdul Hadi.
Menurut Abdul Hadi, turunnya harga tiket akan mempunyai ‘multiplayer’ atau efek berganda dalam meningkatkan aktifitas perekonomian daerah terutama daerah pariwisata domestik.
“Jika cakupan harga tiket pesawat murah berhasil diperluas maka akan sangat banyak dampak yang dirasakan oleh Masyarakat. Ekonomi daerah akan bergairah dan lebih merata terutama di daerah tujuan pariwisata selain Bali, misalnya seperti Nusa Tengara Barat dimana pariwisata menjadi salah satu andalan masyarakat dalam mencari penghasilan. Jika harga tiket pesawat murah bisa mencakup ke seluruh destinasi maka akan meningkatkan daya beli Masyarakat, para pengunjung domestik maupun mancanegara bisa mengeluarkan lebih banyak dana untuk hal lain selain tiket dan hal itu akan menggerakkan perekonomian daerah, seperti lebih banyak membeli kuliner, souvenir dan menginap lebih lama, semua hal itu akan meningkatkan konsumsi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain dampak ekonomi, ada faktor efesiensi juga bagi para pelaku bisnis di Indonesia baik dari segi mobilitas dan segi pengiriman barang, semoga bisa menjadi daya tarik dunia usaha untuk lebih banyak dan terus berinvestasi di Indonesia,” jelas Abdul Hadi.
Abdul Hadi berharap agar pemerintahan baru dibawah pimpinan Bapak Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober 2024 nanti bisa terus mempertahankan dan memperluas cakupan harga tiket pesawat yang sudah mulai turun ini.
“Saya pribadi optimis, dibawah pemerintahan Bapak Prabowo dengan koordinasi sinergi lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan Insya Allah permasalahan harga tiket pesawat bisa teratasi, cakupan harga tiket murah bisa diperluas ke seluruh daerah di tanah air sehingga perekonomian diberbagai daerah bisa meningkat terutama daerah pariwisata seperti NTB lebih meningkat dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Ketua MPW PKS NTB ini.