Jakarta (27/09) — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi temuan BPK terkait masalah pengelolaan aset Pemprov DKI senilai Rp604,2 triliun.

Ia mendesak aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, untuk menyelidiki lebih lanjut temuan tersebut.

“Temuan BPK wajib ditindaklanjuti (APH). Apalagi sudah ada pendetailan,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID pada Kamis (26/9/2024).

Petinggi DPP PKS ini juga mengimbau kader PKS di Jakarta untuk menuntaskan permasalahan ini melalui pansus demi kemaslahatan warga Jakarta.

“Rekan-rekan PKS di DPRD DKI wajib menindaklanjuti,” ujarnya.

Legislator dapil DKI Jakarta I ini meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan yang baik.

“Pemda wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, neraca Pemprov DKI Jakarta mencatat aset tetap sebesar Rp604,2 triliun, namun BPK menemukan masalah serius terkait pengamanan aset, termasuk hilangnya dokumen dan penguasaan oleh pihak ketiga di 22 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).