Jakarta (25/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya membeberkan temuan kejanggalan dari laporan keuangan yang dipaparkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal itu disampaikan Wisnu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/09).

“Saya ingin kejelasan, kenapa ini? Terjadi pemborosan yang sangat luar biasa di BPKH, setengah triliun anggarannya. Ini bukan uang nenek moyang anda di sini,” cetus Wisnu.

Aleg dari Dapil Jawa Tengah I itu mempermasalahkan biaya marketing atau pemasaran yang mengalami peningkatan cukup fantastis, tepatnya dari 76,25 miliar menjadi 93,03 miliar.

“Ayo mari kita kritisi bersama ini. Ada biaya marketing yang meningkat menjadi 93,03 miliar. Dan investasi langsung itu ternyata banyak sekali hambatan di BPKH ini. Jelas-jelas dia profit. Tapi malah tidak dikucurkan dana yang cukup,” tutur Wisnu.

Lebih lanjut, Wisnu meminta pertanggungjawaban transparansi pengeluaran-pengeluaran uang jemaah haji dari BPKH, khususnya pengembalian dana untuk keperluan pribadi.

“Kita terbuka saja. Kita ingin BPKH ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Kenapa ada pengeluaran-pengeluaran pribadi yang kemudian di reimbursement?“ ujar salah seorang Anggota Pansus Haji 2024 itu.

“Ini kalian mau memakai dana umat loh. Mereka para pekerja keras, petani, nelayan, nabung, sedikit demi sedikit,” pungkas Wisnu.