Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Raker dengan Menteri PUPR, Aleg FPKS: Sudah Waktunya Daerah Luar Jawa Dapat Inpres Jalan

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (11/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo meminta pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memprioritaskan Inpres Jalan Daerah di wilayah luar Jawa.

“Saya kira dia layak untuk mendapat bantuan seperti Inpres jalan daerah dibanding daerah-daerah yang ada di Jawa yang sudah sering mendapatkan alokasi seperti itu,” pinta Sigit saat raker dengan Menteri PUPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan Jakarta, pada Rabu (11/09).

Sigit berpendapat, kota-kota aglomerasi seperti Depok, Jakarta, Bandung, dan Surabaya tak perlu lagi mendapat alokasi khusus dari APBN, sebab telah memiliki anggaran daerah yang cukup dan memadai guna membangun infrastruktur daerahnya sendiri.

“Mereka sudah punya anggaran yang cukup. Kalau mereka sudah longgar, tinggal kecerdasan para kepala daerah itu untuk memanfaatkan dana yang ada untuk pembangunan di daerahnya,” singkapnya.

Katanya, sudah waktunya kota-kota di Pulau Jawa yang mampu mengelola fiskalnya, tidak lagi diberi alokasi khusus dari APBN. Artinya, mesti dilepas alokasinya untuk diberikan kepada daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

“Yang kedua, tentu saya sebagai anggota DPR berharap agar aspirasi kami diperhatikan, dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama,” tukas ia.

Selanjutnya, jika terdapat proyek dan pelelangan di daerah, kata dia, Kementerian PUPR mesti utamakan kontraktor lokal, meskipun biaya yang dikeluarkan pemerintah akan lebih tinggi.

Aleg PKS dapil Jawa Timur (Jatim) I ini memberi contoh, tender proyek renovasi Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali lebih memilih salah satu perusahaan dari Jakarta, dibanding kontraktor lokal dari Bali.

Diketahui, proyek renovasi Istana Tampaksiring Bali menelan anggaran hingga Rp56,9 miliar.

Oleh karena itu, Sigit kembali meminta Kementerian PUPR untuk membuat kebijakan yang lebih pro kepada kontraktor-kontraktor daerah, dengan tujuan menumbuhkan perekonomian pengusaha lokal menjadi besar.

“Yang ketiga, kalau ada lelang, tidak bisa hanya dimenangkan oleh pihak yang paling rendah. Contohnya renovasi Istana Tampaksiring, itu selisihnya cuma 5 juta, dan yang menang kontraktor dari Jakarta,” tutup Sigit.