Jakarta (04/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan memberikan sejumlah catatan ke Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait diksi program kemandirian pangan.
Menurutnya, diksi ‘kemandirian’ menjadi bias karena kenyataannya Indonesia masih jauh dari kata kemandirian itu.
“Oleh karena itu coba dipikirkan kembali pak itu, menggunakan tema-tema yang luar biasa ini agar kita tidak merencanakan kebohongan sesungguhnya ketika kita merencanakan perencanaan-perencanaan pembangunan,” ungkap Johan saat RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, pada Rabu (04/09).
Johan meneruskan, lebih baik tetap pada diksi di Undang-Undang (UU) Ciptaker yakni ‘ketersediaan’ pangan.
Ia menambahkan, dalam pidato kenegaraan Presiden RI saat tanggal 16 Agustus 2024 lalu, Presiden menyampaikan bahwasanya anggaran untuk ketahanan pangan nasional sebesar Rp124 triliun tak sesuai yang diharapkan.
“Saya mengusulkan Bapanas sebagai Badan, kan fungsinya untuk koordinasi, jangan kita terlalu sibuk membuat kegiatan sendiri,” usulnya.
Johan berpendapat, sebuah badan bertugas mengkoordinasikan kerja-kerja dari hulu hingga hilir dari penyediaan sampai penyaluran kemudian sampai ke tangan masyarakat.
“Dari penyediaan stoknya, dari distribusinya, sampai kemudian bisa dibeli oleh masyarakat itu tugas badan pangan menurut saya,” sampai Aleg PKS dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Kata dia, angka Rp124 triliun yang disampaikan Presiden, mesti menjadi konsen dari pemerintah dalam hal ini Bapanas, bagaimana mengkoordinasikan anggaran tersebut agar benar-benar untuk ketahanan pangan.
“Biar kita tau ini, jangan sampai dana ketahanan pangan nasional kita itu seolah-olah nampak besar, padahal dia sesungguhnya dia sangat kecil,” bilang ia.
Johan menyontohkan, sejumlah kementerian yang mengurusi produk pangan bisa dikatakan sangat sedikit. Johan mempertanyakan, dimana angka Rp124 triliun ini, katanya, jangan hanya indah di pidato saja.
“Jangan-jangan jumlah Rp124 triliun ini 60 persennya ada di infrastruktur padahal ada klaster lain juga di anggaran kita itu juga namanya infrastruktur,” duga Johan.
Di samping itu, Johan mengutarakan dukungan terhadap program Bapanas yang mencanangkan rehabilitasi lumbung pangan masyarakat.
“Kalau bisa dikerjakan dengan baik, mungkin kita akan perlahan naik menggunakan kata kemandirian itu. Tapi mohon dijelaskan dimana rehabilitasi lumbung pangan masyarakat ini, karena kata rehabilitasi menurut saya barangnya sudah ada,” tutupnya.